Tingkatkan Kualitas Perda, Sekretariat DPRD Teken MoU dengan Kemenkumham
Penandatangan MoU dilakukan di Gedung DPRD Banten, Senin (24/6).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Imam Suyudi mengungkapkan, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dalam rangka pembentukan produk hukum daerah dengan maksud melakukan upaya fasilitasi perencanaan hingga melakukan upaya penyusunan baik naskah akademik dari mulai perencanaan penyusunan pembahasan hingga publikasi peraturan perundang-undangan.
"Saya sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Banten menyambut baik kerjasama yang dibangun agar kegiatan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah ini menjadi suatu produk hukum yang benar-benar menyentuh harapan masyarakat dan akhirnya mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten," katanya.
Ia menjelaskan, latar belakang dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka proses pembentukan produk hukum daerah yang menyangkut berbagai aspek salah satunya terdapat muatan-muatan tentang hak asasi manusia.
Hal tersebut dianggap penting karena memiliki makna hak asasi manusia akan dibutuhkan dan membawa nilai-nilai kebaikan dari substansi produk hukum itu sendiri.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan 1 tahun. Saya kira menyangkut waktu ini leluasa saja bisa dilakukan satu tahun ataupun bahkan menengah atau sampai dengan 3 tahun," tambahnya.
Sementara itu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Banten, Furqon yang mewakili Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengungkapkan, pihaknya menyambut baik kerjasama yang dibangun antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan Sekretariat DPRD Banten.
Dengan sinergitas ini diharapkan penyusunan produk hukum dapat menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi.
"Kita ketahui bahwa DPRD mempunyai salah satu fungsinya adalah penyusun produk hukum diharapkan, ketika penyusunan ini didampingi dari mulai tahap perencanaan dan selanjutnya pada tahap-tahap selanjutnya produk-produk hukum yang dihasilkan semakin berkualitas dan sesuai dengan asas-asas dan mekanisme yang diatur di dalam undang-undang," paparnya.
Furqon berharap, dengan kerjasama yang sudah disepakati, Perda yang disusun oleh DPRD dapat lebih berkualitas.
"Karena didampingi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga tidak ada lagi aturan-aturan yang bertentangan dengan produk hukum yang diatasnya sehingga harmonis dengan produk hukum yang lainnya," pungkasnya. [ars]
from RMOLBanten.com http://bit.ly/2ZIj212
via gqrds
0 Response to "Tingkatkan Kualitas Perda, Sekretariat DPRD Teken MoU dengan Kemenkumham"
Posting Komentar