Di GBHN Adat dan Islam Pondasi Struktur Negara, Fahri Setuju Yusril

RMOLBanten. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan.

Menurutnya Yusril, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.

Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,” terangnya dalam tulisan berjudul Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia” yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).

Yusril menggarisbawahi bahwa MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945.

MPR yang dimaksud harus merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.

MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai denganstaatsidea” bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,” tegasnya.

Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Menurut Fahri, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.

Bukan western minded apalagi American minded. Dalam banyak hal saya setuju,” tegas Wakil Ketua DPR ini dalam akun twitter pribadi. [dzk]

from RMOLBanten.com https://ift.tt/2KHHZVV
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: