Baru Capai 21,11 Persen, Realisasi Belanja Modal Pemprov Rendah

RMOLBanten. Realisasi belanja modal Pemprov Banten hingga triwulan III 2019 baru mencapai 21,11 persen atau senilai Rp 379,9 miliar dari total pagu Rp 1,7 triliun.

Demikian terungkap dalam rekonsiliasi aset perolehan 2019 di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rabu (9/10).

Informasi dihimpun, realisasi belanja modal per 4 Oktober terdiri atas tanah dengan pagu Rp 485 miliar terealisasi Rp 82 miliar atau 16,89 persen.

Belanja modal peralatan dan mesin Rp 345 miliar terealisasi Rp 52 miliar atau 15,14 persen.

Lalu belanja modal gedung dan bangunan Rp 392 miliar terealisasi Rp 68 miliar atau 17,34 persen.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp 492 miliar teralisasi Rp 141 miliar atau 28,73 persen.

Belanja modal aset tetap lainnya Rp 81 miliar terealisasi Rp 25 miliar atau 43 persen.

Adapun jenis belanja modal terakhir berupa aset lainnya dianggarkan Rp 1,7 miliar, teralisasi 650 juta atau 37,73 persen.

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, sesuai laporan realisasi anggaran (LRA) belanja modal hingga triwulan III tercatat senilai Rp 379 miliar atau hanya 21,11 persen.

Data yang telah masuk atau di input ke dalam atisisbada (aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah) hingga 1 Oktober 2019 sebesar Rp 279,5 miliar. Kurang lebih 73,57 persen dari pagu realisasi anggaran,” katanya.

Ia menjelaskan, selain belanja modal pihaknya mencatat ada 13 OPD dengan serapan anggaran secara umum yang masih rendah.

Menurutnya, hal itu merupakan hal yang tak perlu dikawatirkan karena pada triwulan IV ini akan membaik.

Memang ada 13 OPD masih di bawah karena ada di siklus mereka penarikannya akan di triwulan IV. Itu sudah kita koordinasikan. Jadi memang kita tidak usah khawatir dan tetap optimis bahwa penyerapan akan sesuai dengan apa yang diharapkan,” paparnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada OPD untuk tetap fokus pada laporan keuangannya mengingat akhir tahun anggaran akan segera berakhir.


Bisa menjadi wadah untuk konsultasi, ketika ada masalah langsung kita treatment. Sehingga ke depan mereka bisa lebih jelas arah pelaksanaanya seperti apa. Jadi dibangun komunikasi, saya lebih ingin sinergi kepada mereka sehingga mereka bisa terwadahi dengan klinik ini,” ungkapnya.

Rina menekankan, untuk pengelolaan aset, ketetapan jumlah, nilai dan bukti fisik dapat menimbulkan potensi permasalahan dalam pengelolaan aset dapat mengurangi kualitas akuntabilitasnya.

Sehingga dirasakan sangat penting dan segera untuk melakukan membenahi pengelolaan aset.

Pembenahan yang mendesak untuk dilakukan adalah meyakinkan bahwa aset tetap tersebut dapat disajikan dalam neraca tahun 2019.

Disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP),” tuturnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adepm) Banten Mahdani mengatakan, mengingat saat ini sudah masuk dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2019 maka setiap OPD diminta bisa mengendalikan pekerjaannya.

OPD diharapkan bisa betul-betul memastikan semua bisa rampung pada akhir November.

Arahan Pak Gubernur terhadap kegiatan harus terus dikendalikan, per akhir November sudah tahu mana yang bisa kita beri pengecualian. Misal kalau ada sisa dan akan selesai dalam 10 hari maka bisa diberikan pengecualian," katanya.

"Kalau sudah dikasih waktu juga enggak selesai perhitungannya, mungkin langsung cut off. Masih sempat kita dorong ke APBD Murni 2020,” pungkasnya.[ars]








from RMOLBanten.com https://ift.tt/30ZLb43
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: