LAKiP Anggap Perseteruan Dimyati dengan Keluarga JB Hanya Gimik Politik

PANDEGLANG – Ketua Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) Pandeglang, Zaenal Abidin menganggap komentar Dimyati Natakusumah yang meminta keluarga Mulyadi Jayabaya (JB) tidak nyeberang ke Pandeglang dan balasan komentar dari juru bicara keluarga JB, Agus Wisas hanya gimik politik.

Dari perseteruan tadi membuat penyikapan publik menjadi terbelah, ada beberapa orang yang menilai komentar Dimyati terlalu berlebihan. Padahal menurutnya, opini publik hendak digiring ke dua pilihan itu. Seakan merekalah yang paling layak memimpin Pandeglang lima tahun mendatang, atau sampai anak cucunya nanti. Yang lain dianggap tidak mampu apa-apa.

Alhasil, publik menganggap istilah yang dipakai Dimyati hendak mendikotomikan “pribumi-non pribumi, orang Pandeglang dan luar Pandeglang” kurang relevan. Sehingga kemudian, sebagian publik ada yang mengungkit asal kelahiran Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban yang sama-sama bukan pula kelahiran Pandeglang. Belum lagi Dimyati pernah juga maju sebagai legislatif dapil Jakarta.

“Perseteruan politik antara Dimyati dengan JB menjelang Pilkada Pandeglang hanya sebuah gimik. Tidak lebih. Yah, lebih tepatnya gimik politik ‘feodal’ kalau boleh saya berpendapat. Sehingga publik yang memang seleranya feodalistik, hanya punya dua pilihan. Pilihannya, Pandeglang ini sepenuhnya, mau diserahkan ke Siapa? Ke keluarga Dimyati kembali atau keluarga JB. Padahal kedua-duanya tidak minus koreksi, tapi banyak,” jelas pria kelahiran Panimbang ini, Kamis (10/10/2019).

Zaenal melanjutkan, bagi sebagian kalangan memandang ucapan Agus Wisas yang terlalu vulgar di medsos sebagai proxywar menjelang kontestasi politik. Kata Zaenal, tidak seharusnya Agus Wisas menanggapi komentar Dimyati dengan istilah yang dirasa kasar.

“Publik sebelah ini, kemudian berbalik menyerang Agus Wisas lewat saluran resmi media masa. Ramailah jagat perpolitikan Pandeglang. Bagi saya, ramai di beberapa media baik online maupun cetak, soal balas pantun antara kubu Dimyati dan kubu JB jelang Pilkada Pandeglang yang direspon serius oleh publik, menjadi indikasi bahwa ternyata kita masih suka dengan menu dan sajian gaya-gaya politik feodal,” ujarnya.

“Selera kita masih di situ ternyata, kita masih memelihara fedoalisme dalam berpolitik. Menganggap bahwa asa kehidupan dan perubahan lahir dari orang orang kuat dalam menjaga teritorial kekuasaannya. Sehingga kita larut pada gimik bukan pada substansi,” sambungannya.

Untuk diketahui, feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. (Med/Red)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: