Irna Ingin Ada Pemutakhiran Data Penerima Layanan Kesehatan BPJS PBI
PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menginginkan adanya validasi ulang data penerima bantuan layanan kesehatan. Keinginan itu untuk menanggapi masalah penonaktifkan ribuan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin di Pandeglang.
Kata dia, selama ini baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sudah menganggarkan dana untuk bantuan kesehatan masyarakat di Pandeglang cukup besar, namun masih banyak warga yang mengajukan SKM.
“Saya ga habis pikir karena PBI yang dari APBN aja sebanyak 658.000 orang, coba bayangkan. Itu kayanya ada data tumpang tindih, ko orangnya itu lagi yang muncul sehingga harus divalidasi atau pemutakhiran data,” ucapnya, Senin (3/2/2020).
Oleh sebab itu, ia meminta Camat, Disdukcapil, Dinsos dan Dinkes untuk melakukan validasi ulang terkait masalah ini. Pasalnya, kata Irna, saat ini sudah ada 82 orang penerimaan BPJS PBI yang dijamin pemerintah pusat sudah dinonaktifkan gegara permaslahan NIK.
“Kita harus memvalidasi data takutnya ada yang sudah meninggal, pindah ke kota lain, tumpang tindih. Saya sampaikan agar diperbaiki dalam kurun waktu satu atau dua bulan ini supaya bisa kami usulkan dan susulkan bagi yang kemarin datanya dikeluarkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, peserta BPJS PBI yang saat ini dinonaktifkan itu yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan Pemprov Banten. Sedangkan yang dibiayai oleh Pemkab Pandeglang dipastikan aman.
Yang dikeluarkan itu PBI yang dibiayai APBN dan APBD provinsi sehingga harus kami update ulang. Kalau kami sudah dianggarkan dari Rp24 ribu perorang menjadi Rp34 ribu karena ada kenaikan iuran, tinggal yang dari provinsi karena yang banyak dikeluarkan itu yang dari provinsi,” tegasnya. (Med/Red)
0 Response to "Irna Ingin Ada Pemutakhiran Data Penerima Layanan Kesehatan BPJS PBI"
Posting Komentar