Melibatkan BIN Dalam Politik, Politisi Gerindra: Mirip Era Orde Baru Yang Otoriter
Perintah yang disampaikan Presiden saat rapat 15 Januari lalu di Istana Negara sangat mengagetkan dan mengherankan.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule dalam postingannya di media soisal Twitter pribadinya, Minggu (23/2).
Perintah Jokowi kepada BIN untuk dekati kelompok yang tolak Omnibus Law mengagetkan dan mengherankan,†terangnya.
Perintah itu, kata Iwan seperti sedang memposisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara.
Kondisi tersebut sambungnya, sama seperti era Orde Baru yang otoriter.
Melibatkan BIN dalam politik, tak ubahnya ORBA. Fungsi BIN direduksi untuk berhadapan dengan rakyat. Kacau,†pungkasnya.
Dingatkan Iwan, kesalahan dalam memfungsikan perangkat negara, menunjukan ketidakpahaman pemimpin negara.
Itu berbahaya bagi rakyat dan kelangsungan bernegara.
Karena pemerintahan yang otoriter menyengsarakan dan memecah belah. Akan menimbulkan perlawanan rakyat yang dahsyat.
Sebagai infoemasi dalam rapat terbatas Januari lalu, Jokowi menggenjot agar omnibus law selesai cepat.
Jomowi juga meminta agar Polri dan BIN melakukan pendekatan dan komunikasi kepada kelompok masyakarat yang menolak. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bisa benar-benar dipahami. [dzk]
Perintah @jokowi kpd BIN utk dekati kelompok yg tolak Omnibus Law mengagetkan dan mengherankan.
Seolah posisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara.
Melibatkan BIN dlm politik, tak ubahnya ORBA.
Fungsi BIN direduksi utk berhadapan dgn rakyat. Kacau.https://t.co/tzaxc6V8VHmdash; Iwan Sumule (@IwanSumule86) February 22, 2020
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2Pf3XBe
via gqrds
0 Response to "Melibatkan BIN Dalam Politik, Politisi Gerindra: Mirip Era Orde Baru Yang Otoriter"
Posting Komentar