Di Tengah Covid-19, WH Tunjukan Gaya Koboi Tarik Kasda Bank Banten Ke BJB

RMOLBANTEN. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengeluarkan kebijakan yang mengagetkan semua pihak. Orang nomor satu di Banten itu mencabut pengelolaan kas umum daerah (KUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB).

Pria yang senang bertopi Cowboy (Koboi) ini dikritik selain di tengah wabah virus corona atau Covid-19, juga dari pengakuan anggota dewan tidak ada komunikasi dengan DPRD Banten.

Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten, Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Khusus Banten sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten.

Surat keputusan keluar Selasa, 21 April kemarin dan mulai berlaku Rabu, 22 April 2020.

Terdapat dua poin dalam SK tersebut, pertama, menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten.

Kedua, dengan ditetapkannya keputusan gubernur ini, keputusan Gubernur Banten Nomor 584/Kep.117-Huk/2020 tentang penunjukan Bank Banten Cabang Khusus Serang sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten dan penetapan rekening kas umum daerah Provinsi Banten pada Bank Banten Cabang Khusus Serang tahun anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedhi membenarkan adanya pencabutan KUD dari Bank Banten ke BJB.

Menurutnya, kebijkan yang diambil WH berdampak pada kepercayaan masyakarat atas bank tersebut.

"Tentunya kita menyesalkan dengan gaya Pak WH seperti ini. Kita sangat terkejut, karena kita tidak ada komunikasi sama sekali soal itu," terangnya, Rabu (22/4).

Kebijakan-kebijakan WH terkait Bank Banten selama ini belum pernah berpihak.

"Sebelumnya kita sepakat memberikan penyertaan modal ke Bank Banten. Tapi uangnya tetap nggak bisa dipakai dan selalu menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Dan ini nanti kai akan mempertanyakan soal ini juga, termasuk nanti besok saya akan panggil Bank Banten," paparnya.

Adapun alasan WH mencabut KUD dari Banten ke BJB, kata politsi PKS ini yakni, terkait dengan likuiditas.

"Karena dari Bank Banten dalan surat itu kesulitan likuiditas," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari pihak Pemprov Banten. Sekda Banten Al Muktabar tidak memberikan respon saat dihubungi melalui telpon genggamnya. [dzk]

from RMOLBanten.com https://ift.tt/3asWVRd
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: