Efektifitas PSBB Sulit Dicapai Jika Pusat Selalu Kontra Dengan Inisiatif Daerah
RMOLBANTEN. Kereta Rel Listrik merupakan bagian dari rantai penyebaran virus corona, untuk itu penyetopan kereta sementara harusnya didukung bukan malah kontra dengan kebijakan itu.
Demikian disampaikan Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, Minggu (19/4).
Fadli Zon sangat kecewa usulan penyetopan KRL sementara untuk mendukung PSBB ditolak Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Efektivitas PSBB sepertinya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih saja bersikap kontra terhadap sejumlah inisiatif kepala daerah. Misalnya, usulan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat agar Kementerian Perhubungan menghentikan operasional KRL Commuter Line di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tanpa diskusi yang mendalam," terang Fadli Zon.
"Menurut saya, respon tersebut sangat memprihatinkan," sambungnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini sepakat dengan pernyataan pihak Pemkab Bogor yang menyebut KRL menjadi ajang penularan dan sejumlah pasien positif virus corona di wilayah Bogor tertular dari KRL
"Penyebaran COVID-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut," tekan Fadli.
Fadli meyakini yang dibutuhkan saat ini adalah karantina wilayah, tetapi keterbatasan dana membuat pemerintah memilik PSBB.
"Yang dibutuhkan kan sebenarnya karantina wilayah, bukan PSBB. Namun, karena pemerintah pusat tak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama periode karantina wilayah, akhirnya yang dipilih adalah kebijakan PSBB," pungkas Fadli dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2Vk7a65
via gqrds
Demikian disampaikan Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, Minggu (19/4).
Fadli Zon sangat kecewa usulan penyetopan KRL sementara untuk mendukung PSBB ditolak Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Efektivitas PSBB sepertinya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih saja bersikap kontra terhadap sejumlah inisiatif kepala daerah. Misalnya, usulan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat agar Kementerian Perhubungan menghentikan operasional KRL Commuter Line di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tanpa diskusi yang mendalam," terang Fadli Zon.
"Menurut saya, respon tersebut sangat memprihatinkan," sambungnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini sepakat dengan pernyataan pihak Pemkab Bogor yang menyebut KRL menjadi ajang penularan dan sejumlah pasien positif virus corona di wilayah Bogor tertular dari KRL
"Penyebaran COVID-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut," tekan Fadli.
Fadli meyakini yang dibutuhkan saat ini adalah karantina wilayah, tetapi keterbatasan dana membuat pemerintah memilik PSBB.
"Yang dibutuhkan kan sebenarnya karantina wilayah, bukan PSBB. Namun, karena pemerintah pusat tak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama periode karantina wilayah, akhirnya yang dipilih adalah kebijakan PSBB," pungkas Fadli dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2Vk7a65
via gqrds
0 Response to "Efektifitas PSBB Sulit Dicapai Jika Pusat Selalu Kontra Dengan Inisiatif Daerah"
Posting Komentar