Saling Bantah Pembantunya, Tunjukan Presiden Tidak Mampu Kendalikan Menteri
Namun faktanya, bukannya satu pintu malah terjadi aksi saling bantah di kalangan pejabat pemerintah sendiri yang mengkhawatirkan.
Terbaru pernyataan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono yang menegasikan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly membebaskan ribuan napi, termasuk napi kasus korupsi, narkoba, dan terorisme.
Keputusan ini diambil Kemenkumham untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Dini berpendapat, napi untuk ketiga perkara itu seharusnya tidak boleh dibebaskan. Dia memahami alasan yang digunakan Yasona Laoly dan Kemenkumham.
Tetapi seharusnya, Kemenkumham juga harus memiliki kriteria yang jelas mengenai pembebasan ini.
Melihat situasi itu, anggota Ombdusman RI, Alvin Lie, menyampaikan pernyataan Staf Khusus Presiden ini memberikan petunjuk bahwa setidaknya Presiden tidak mampu mengendalikan menteri.
"(Atau) menteri punya agenda sendiri yg berbeda dari visi dan misi Presiden,†ujarnya.
"Tetapi, bisa jadi juga justru Staf Khusus Presiden yang tidak tahu bahwa Menkumham sebenarnya melaksanakan perintah Presiden,†sambung Alvin Lie.
Terkait dengan pembebasan napi kasus korupsi, Alvin Li mengatakan, hal itu memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi telah sirna. [dzk]
Pernyataan staf khusus Presiden ini menunjukkan:
1. Presiden tidak mampu kendalikan Menteri;
2. Menteri punya agenda sendiri yg berbeda dari visi amp; misi Presiden;
3. Komitmen pemerintah thd pemberantasan korupsi telah sirna. https://t.co/oUy0IoVpiGmdash; Alvin Lie ✈⚽ (@alvinlie21) April 3, 2020
from RMOLBanten.com https://ift.tt/34bke0g
via gqrds
0 Response to "Saling Bantah Pembantunya, Tunjukan Presiden Tidak Mampu Kendalikan Menteri"
Posting Komentar