Pinjaman Corona Dari BJB Rp 800 M, HMB Desak Pemprov Banten Transparan
Pinjaman ke BJB tersebut disampaikan melalui surat bernomor 980/934-BPKAD/2020 yang diajukan kepada DPRD Banten tertanggal pada 29 April 2020.
Meskipun pengadaannya dalam keadaan darurat, tapi prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi setiap kepala daerah untuk menghindari praktik penyalahgunaan dana dan berbagai faktor kepentingan lainnya.
Demikian disampaikan Ketua Umum HMB Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).
"Untuk menutupi praktek korupsi dan berbagai kepentingan lainnya dalam pengunaan dana pandemi, dalam keadaan darurat apapun yang terjadi akibat Covid-19 tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak transparan dalam pengelolaannya," terang Rizki.
Rizki mengatakan, transparansi pengelolaan dana merupakan bagian dari bentuk komitmen yang jelas Pemerintah Daerah mengenai dana penanganan wabah Covid-19 untuk kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi serum bagi masyarakat ditengah kepanikan akibat wabah pandemi.
"Harusnya pemerintah daerah bisa memberikan informasi yang lebih jelas, akurat, soal apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan Covid-19 di Banten, kebutuhan apa saja yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Covid-19, dan berapa persen anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pandemi ini, sehingga masyarakat bisa tenang menghadapi wabah pandemi," katanya.
Menurut Rizki, transparansi pengelolaan dana penanganan Covid-19 di Banten masih menjadi pertanyaan besar bagi seluruh kalangan masyarakat, hal itu tentu akan menimbulkan banyak spekulasi yang beredar.
Sehingga penting untuk Pemerintah Daerah menjawabnya.
"Padahal informasi itu penting karena pengelolaan dana penanganan Covid-19 ini akan berpengaruh pada berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan," demikian Rizki. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3ccsvEF
via gqrds
0 Response to "Pinjaman Corona Dari BJB Rp 800 M, HMB Desak Pemprov Banten Transparan"
Posting Komentar