Rizal Ramli: Basis Demokrasi Kriminal, Ambang Batas Parlemen Jadi Alat Peras Parpol

RMOLBANTEN. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli mengungkap praktik kotor sistem demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia.

Mantan menteri Ekuin di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu menyebut partai yang ada di Indonesia diduga selalu meminta upeti dari setiap pencalonan baik itu di tingkat bupati, Gubernur hingga Presiden.

"Alat peras-nya: batasan Threshold. Tahun 2014: Tarif 1 partai Rp 300 Miliar; tahun 2019: Rp 500 Miliar. Itulah basis dari demokrasi kriminal,” ungkap Rizal melalui kicauanya di Twitter, Sabtu (23/5).

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

Ambang batas ini juga buat ukuran partai bisa tidaknya mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelumnya sebelum perhelatan Pemilu 2019, Rizal Ramli dan kawan-kawan meperosalkan Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen di Pilpres 2019 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika ambang batas capres 20 persen dihapuskan, eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo tidak khawatir.

"Hari ini teman-teman mengajukan supaya PT (presidential threshold) itu nol. Kemudian ada kekhawatiran kalau (PT-nya) nol calonnya banyak. Nggak ada masalah, karena nanti pada gelontoran," kata Rizal di Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).

Jika PT tersebut menjadi nol persen, kata Rizal Ramli, tidak perlu ada barter politik. Dia juga meminta Presiden Jokowi tak perlu takut jika PT 20 persen dihapuskan. Sebab Jokowi termasuk tokoh yang diunggulkan.

"Nggak usah pusing (jika PT 20 persen hilang). Sehingga nggak perlu dagang sapi. Pak Jokowi juga nggak usah takut. Beliau juga termasuk top two," ujarnya.

Rizal menyebut Jokowi masuk kategori aman. Meski begitu, jika nantinya gugatan itu dikabulkan, menurut Rizal, bisa dimaknai masyarakat menginginkan perubahan.

"Pak Jokowi nggak usah takut (dengan ketetapan) nol persen. Pak Jokowi masih masuk top two. Kalau kalah, artinya rakyat ingin perubahan," pungkas Rizal Ramli waktu itu. [dzk]

Partai2 minta upeti utk pencalonan Buoati, Gubernur dan Presiden 😀 Alat peras-nya: batasan Threshold. Tahun 2014: Tariff 1 partai 300 Milyar; tahun 2019: 500 Milyar. Itulah basis dari demokrasi kriminal ! https://t.co/hhbRfyDksc

mdash; Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) May 22, 2020

from RMOLBanten.com https://ift.tt/2WXKJVb
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: