Benny K. Harman: Pertanyaan Tiada Akhir, Dekrit 5 Juli Kenapa Soekarno Tidak Sahkan UUDS 1950?

RMOLBANTEN. Pada hari ini 5 Juli di tahun 1959, Presiden Soekarno telah menerbitkan dekrit. Isinya mengenai pembubaran badan konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan persiapan pembentukan MPRS dan DPAS.

Peristiwa itu bagi politisi Partai Demokrat Benny K. Harman masih menyisakan pertanyaan yang mendasar.

Pertanyaan itu berkaitan dengan langkah Soekarno yang memilih kembali ke UUD 1945 dan kegagalan badan konstituante mengesahkan konstitusi baru.

"Mengapa Soekarno tidak sahkan saja UUDS 1950 atau Konstitusi RIS 1949 sebagai konstitusi baru? Pertanyaan tiada akhir. Liberte!” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (5/7).

Perjalanan politik kala itu semakin menimbulkan tanda tanya lantaran setahun usai dekrit terbit, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

"Dan mengangkat anggota-anggota DPR-GR yang semuanya adalah pendukung utama demokrasi terpimpin untuk sukseskan revolusi. Liberte!” tekannya.

Menurut Benny Harman, langkah MPRS di tahun 1960 yang diam melihat aksi Presiden Soekarno membubarkan parlemen pilihan rakyat juga menyisakan tanda tanya.

Sebab pembubaran itu seharusnya merupakan bentuk pelanggaran UUD 1945.

"Karena semua anggota MPRS saat itu ditunjuk Presiden dan harus tandan tangan setia kepada Soekarno dan setuju tanpa syarat dengan manifesto politik,” tulis Benny.

Lebih lanjut Benny menulis, setelah membubarkan parlemen hasil Pemilu, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja.

"Uniknya, Ketua MA, para wakil ketua MPRS, dan Ketua DPR-GR diangkat jadi menteri-pembantu presiden. Inilah Demokrasi Terpimpin, segenap anggota DPR-GR jadi kaki tangan istana. Jasmerah, Liberte," tutup Benny K Harman. [dzk]

Hari ini 5 Juli 1959 Presiden Soekarno terbitkan Dekrit kembali ke UUD Proklamasi 1945 setelah konstituante gagal total mengesahkan Konstitusi baru. Mengapa Soekarno tidak sahkan saja UUDS 1950 atau Konstitusi RIS 1949 sebagai konstitusi baru? Pertanyaan tiada akhir. Liberte!

mdash; Benny K Harman (@BennyHarmanID) July 5, 2020

Setelah membubarkan parlemen hasil Pemilu, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja. Uniknya, Ketua MA, para wakil ketua MPRS, dan Ketua DPR-GR diangkat jadi menteri-pembantu presiden. Inilah Demokrasi Terpimpin, segenap anggota DPR-GR jadi kaki tangan istana. Jasmerah, Liberte!

mdash; Benny K Harman (@BennyHarmanID) July 5, 2020

from RMOLBanten.com https://ift.tt/3iz7do4
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: