Dana Corona 2,1 T Yang Keserap 500 M, Dewan Pertanyakan Kinerja Tim Covid-19 Banten
Dari Rp 2,1 triliun, yang baru terpakai hanya 26 persen atau sekitar Rp 500 miliar.
Anggota Banggar dariFraksi Golkar Muhsinin mengungkapkan, berdasarkan laporan dari pemprov, penyerapan anggaran untuk Covid-19 belum diangka 30 persen dari total Rp 2 triliun lebih.
"Saya tanyakan pada saat rapat Banggar. Tapi tidak ada satupun dari OPD yang hadir dapat menjawab. Ini kan lucu. Mereka yang melaksanakan kok seakan tidak mengetahui penggunaan anggarannya," terang Muhsinin, Kamis (9/7).
Dijelaskan Muhsinin, bulan Juli ini mestinya seluruh program terkait dengan percepatan penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah selesai, mengingat jangka waktu pemberian bantuan dari Pemprov Banten hanya tiga bulan terhitung sejak bulan April.
"Tapi yang terjadi hampir seluruh sektor bantuan baik itu JPS maupun recovry ekonomi sampai sekarang belum tersalurkan secara menyeluruh dan merata," katanya.
Pihaknya juga mempertanyakan kepada seluruh OPD pelaksana terkait rendahnya serapan anggaran yang dilakukan, padahal masyarakat sangat membutuhkan bantuan itu di tengah kondisi Pandemik Korona seperti ini.
"Saya tidak mempermasalahkan besaran anggaran yang dialokasikan, kalau memang itu bisa tersalurkan secara tepat dan merata. Ini mah merata belum, penerima bantuannya juga acak-acakan, tidak tepat sasaran. Itu banyak saya temukan di lapangan," tegasnya.
Dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Banten menyoroti bantuan recovry atau pemulihan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos).
Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan tupoksinya, sehingga akan berdampak pada output yang dihasilkannya nanti.
"Yang mempunyai data koperasi dan UMKM kan bukan Dinsos, kenapa bantuan ini disatu pintukan di Dinsos. Ini tidak tepat. Jangan sampai ada penerima bantuan titipan atau karena ada orang dekat. Saya akan kejar itu," jelasnya.
Informasi dihimpun, ada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyalur bantuan recovry ekonomi ini yakni Dinas Pertanian dengan program peningkatan sarana dan prasarana pertanian dengan cara pipanisasi.
Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dengan program keterjangkauan pangan lewat pengadaan beras sekaligus pendistribusiannya langsung kepada penerima. Dinas Koperasi dan UKM dengan program pengembangan sistem pendukung bagi usaha kecil serta peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi.
Selanjutnya Disperindag dengan program peningkatan daya saing industri dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Ada dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan dengan program peningkatan daya saing perikanan. Ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) dengan program penyelenggaraan kawasan pemukiman dan perumahan.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan program pembinaan BUMD dan penanaman modal. Dan terakhir Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan program peningkatan pemberdayaan kepemudaan serta pengembangan dan pemberdayaan olahraga.
Kepala Biro Perekonomian Banten Ahmad Saukani mengatakan, berdasarkan laporan dari TAPD, untuk anggaran BTT 2020 tercatat sebesar Rp 2,134 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk tiga sektor, yakni Penanganan Covid-19 sebesar Rp 266 miliar, Bansos Jaringan Pengaman Sosial (JPS) 1,6 triliun dan recovry ekonomi sebesar Rp 245 miliar. Ditambah dengan Bankeu sebesar Rp 440 miliar.
"Total itu merupakan pagu anggarannya, adapun untuk pelaksanaannya terserap semua atau tidak, nanti ada di pelaporan akhir, ketika Pemprov Banten sudah menghentikan status KLB Covid-19," pungkasnya. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3gNOovF
via gqrds
0 Response to "Dana Corona 2,1 T Yang Keserap 500 M, Dewan Pertanyakan Kinerja Tim Covid-19 Banten"
Posting Komentar