Dewan Minta Pemkab Serang Sanksi Oknum Pungli Adminduk
SERANG– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Aep Syaefullah mengatakan bahwa perihal pungli yang terjadi di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang sudah dibahas komisi dan pihak Disdukcapil. Menurutnya, kalau memang ada petugas UPT yang nakal, harus ditindaklanjuti. “Ditariklah ke Kabupaten, ganti, dan masih banyak kok yang mau jadi petugas, jadi orang baik melayani masyarakat itu masih banyak. Tidak perlu dipelihara yang nakal-nakal seperti itu, ganti. Langsung bawa ke Kabupaten dan ganti sama orang yang jujur,” ucapnya, Rabu (15/7/2020)
Sementara itu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah akan menindak tegas oknum yang sengaja melakukan pungutan liar untuk pembuatan dokumen kependudukan atau administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat Kabupaten Serang. Hal itu dikarenakan, untuk pembuatan Adminduk di Kabupaten Serang tidak ada pemungutan biaya. “Pasti akan kami tindak tegas dan langsung diberikan sanksi,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila ada warga yang menjadi korban dan dimintai biaya pada saat pembuatan Adminduk, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, untuk melaporkan hal tersebut kepadanya. Agar dapat dilakukan tindakan tegas maupun sanksi kepada oknum yang melakukan pemungutan pada saat mengurus dokumen kependudukan. Bahkan, Tatu mempersilakan warga yang merasa dipungut biaya pada pembuatan dokumen kependudukan tersebut untuk datang menemui dirinya di Pendopo Kabupaten Serang, untuk menyampaiakan secara lansung kepadanya. Tentunya dengan menyertakan bukti bahwa ada pemungutan biaya pada saat membuat dokumen kependudukan. “Silakan warga yang merasa kena pungli untuk datang ke Pendopo. Sampaikan langsung kepada saya siapa orangnya desa mana, Kecamatan mana, biar saya kasih sanksi, ngga papa ke Pendopo saya ganti ongkosnya. Karena yang begini harus diselesaikan, takutnya nanti kemana-mana,” ucapnya.(Dhe/Red)
0 Response to "Dewan Minta Pemkab Serang Sanksi Oknum Pungli Adminduk"
Posting Komentar