Skandal Buronan Djoko Tjandra, KPK Sentil Menteri Mahfud MD
Terutama soal buruknya koordinasi antar penegak hukum dengan badan dan lembaga terkait.
"Kasus Djoko Tjandra jelas-jelas merupakan cermin buruknya koordinasi antar aparat penegak hukum dan badan lembaga lain terkait," terang Nawawi Pomolango kepada wartawan Sabtu (18/7).
Seharusnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku pentolan kementerian yang membawahi urusan politik hukum dan keamanan menekankan efektivitas koordinasi antar penegak hukum.
Nawawi menegaskan itu merujuk rencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk kasus buronan Djoko Tjandra.
"Disinilah peran Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dibutuhkan untuk membangun 'koordinasi' yang rapuh tersebut, dan bukan dengan 'melahirkan' kembali tim baru," tegasnya.
Keberadaan Tim Pemburu Koruptor, kata Nawawi bukanlah solusi atas permasalahan Djoko Tjandra. Sebab, keberadaan tim yang dibentuk sejak 2004 silam itu tidak menunjukkan hasil konkret.
"Kita seharusnya belajar dari sepak terjang keberadaan tim itu dimasa lalu yang nyatanya tidak menunjukkan hasil guna. Tugas Menko itu membangun koordinasi bukan melahirkan kembali tim yang sudah almarhum," demikian Nawawi Pomolango. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3heFdoA
via gqrds
0 Response to "Skandal Buronan Djoko Tjandra, KPK Sentil Menteri Mahfud MD"
Posting Komentar