Never Ending Story Kesejahteraan Petani

RMOLBANTEN. Persoalan pertanian secara sistem masih terkait kesenjangan antara konsepsi dan perundangan dengan pelaksanaan kenyataan di lapangan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengibaratkan kesejahteraan petani bagaikan never ending story.

"Sesungguhnya kalau kita perhatikan, afirmasi kita kepada nasib pertanian dan petani Indonesia ini sebetulnya ada. Tetapi saya melihat memang ada disparitas terhadap yang dirumuskan secara konsepsi dengan kenyataan lapangan," tutur Sohibul dalam acara FGD Ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh DPP PKS memperingati Hari Tani Nasional, Kamis (24/9).

Sohibul memaparkan, telah banyak perundang-undangan terkait masalah pertanian dan ketahanan pangan yang dibuat. Terutama, setelah era reformasi. Namun, kenyataan di lapangan, Sohibul mengaku banyak menemukan kebijakan pertanian yang tidak berjalan.

Bahkan, menurut Sohibul, salah satu kelemahan Pemerintahan Joko Widodo adalah lemahnya pilihan kebijakan di bidang perekonomian, termasuk pertanian. Ia mengkritik saat ini pemerintah terus mendorong RUU Ombibus Law.

Padahal, dengan undang-undang yang sudah ada pada masa pemerintahan sebelumnya, ekonomi bisa tummbuh di atas 6 persen. Sementara dengan UU yang sama di bawah Jokowi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.

"Jadi bukan persoalan UU-nya tapi kelemahan memilih kebijakan di bidang perekonomian, termasuk pertanian," papar Sohibul.

Sementara itu, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono sempat mengkritik pemerintah terkait keberpihakan selama pandemi Covid-19 ini. Mentan RI periode 2009-2014 itu menilai, hanya pelaku UKM dan kalangan pengangguran saja yang diperhatikan. Sementara para petani tidak diperhatikan sama sekali.

"Memang harus ada terobosan-terobosan yang menopang. Coba kasus pandemi saja. Yang diperhatikan kan UKM, mana kepada petani secara langsung? Mana pembiayaan kepada petani supaya mereka survive di tengah pandemi ini," kata dia.

"Justru yang diperhatikan malah yang tidak bekerja atau pengangguran, dapat santunan atau apa. Sementara yang untuk petani kebijakan-kebijakannya kurang menonjol saat pandemi ini," kata dia menambahkan.

Dari sisi kelembagaannya, ungkap dia, kita harus mengakui bahwa petani kita itu nilai tawarnya cukup rendah.

"Selain itu tentu memang harus ada solusinya termasuk meregenerasi petani-petani muda kita. Dari sisi pembiayaan masih belum berpihak kepada petani. Petani kita dihadapkan pada persoalan-persoalan karena memang tidak bank-able," tegas dia.

"Kembali lagi ini persoalan kemauan politik. Kalau ada kemauan politik, lalu kemudian nanti dari DPR politik anggarannya mendukung bisa," pungkasnya. [tsr]

from RMOLBanten.com https://ift.tt/366MDrF
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: