Waka DPR RI: Usulan Sumbar Jadi Provinsi Minangkabau Sah-Sah Saja
Selain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM)
"Ini bukan hal yang baru karena sudah pernah di periode lalu ada FGD-FGD yang membahas itu," terang Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).
Menurut Ketua Harian Partai Gerindra ini segala macam usulan sah-sah saja. Terlebih, usulan Fadli Zon menyangkut karakteristik suatu daerah.
"Pendapat saya segala macam usulan itu sah-sah saja. Terlebih ini kan soal karakteristik daerah. Bukan kita ngomong soal kedaerahan tapi kan ada ciri khas daerah," kata Dasco.
Agar usulannya bisa diperjuangkan dan digolkan, terbih dulu usulan harus memiliki kajian yang dalam. Selain itu, usulan perubahan nama provinsi juga perlu menyesuaikan situasi dan kondisi.
"Namun kembali lagi nanti perubahan nama seperti ini juga harus memiliki kajian yang mendalam untuk kemanfaatan daerah itu khususnya. Lalu kemudian disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini," tuturnya.
Selain itu, kata Dasco, perlunya keterlibatan masyarakat dalam sebuah Fokus Group Discusion (FGD) dengan harus melibatkan tokoh adat hingga masyarakat.
Sebagai informasi Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Fadli Zon mengusulkan gagasan pergantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau.
Fadli Zon mengatakan wacana perubahan nama Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau bukan hal baru. Fadli, yang merupakan keturunan Minang, setuju nama Sumbar itu diganti. Apalagi, kata dia, kondisi saat ini sangat relevan.
"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9). [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/365SoWm
via gqrds
0 Response to "Waka DPR RI: Usulan Sumbar Jadi Provinsi Minangkabau Sah-Sah Saja"
Posting Komentar