Warga Muda Jaga Pilkada Desak KPU Tunda Pilkada 2020
RMOLBANTEN. Koordinator Warga Muda Jaga Pilkada, Heru Dinyo menyatakan, sejak tiga pimpinan KPU RI dinyatakan positif terpapar Covid-19 membuktikan penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah tidak siap untuk menyelenggarakan pilkada di tahun ini.
"Para pimpinan KPU RI yang mendapatkan layanan ekstra dan paham protokol kesehatan saja masih bisa terpapar, apalagi penyelenggara seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat di akar rumput," kata Heru Dinyo, Senin (21/9).
Bahkan, menurut berbagai survei terkesan menyepelekan protokol kesehatan dan bahaya pandemi Covid-19.
"Kepercayaan diri yang berlebihan ini yang membuat mereka lebih berisiko membuat klaster pilkada yang lebih berbahaya di daerah masing-masing," ucapnya.
Menurut Heru, baru memasuki proses tahapan Pilkada saja, KPU dan Bawaslu di daerah sudah banyak yang terkena Covid-19. Belum ditambah dengan ratusan pendukung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ternyata terpapar, dan tanpa sadar menjadi carrier bagi virus Covid-19 kepada konstituen mereka.
Heru mengingatkan, kesehatan dan nyawa masyarakat jauh lebih berharga daripada apapun. Bahkan, dalih Pilkada tetap dilaksanakan demi dongkrak pertumbuhan ekonomi sangat bertentangan dengan nurani kemanusiaan.
Menurut Heru Dinyo, yang dipertaruhan di Pilkada di masa pandemi adalah masa depan generasi muda untuk beberapa tahun mendatang.
Heru menambahkan, jika usia produktif kita terjangkit Covid-19 karena pilkada, sebagai bangsa kita akan menyesal tujuh turunan.
"Bonus demografi di Indonesia sedang terancam oleh pandemi, otomatisasi dan pelayanan negara yang belum optimal. Jangan karena memaksakan Pilkada, malah membawa bencana kepada kita, ini bisa jadi SDM Hancur, Indonesia Mundur," tegasnya.
Berangkat dari hal tersebut, Heru berupaya mengajak seluruh muda-mudi Indonesia untuk bergerak bersama menunda pilkada demi masa depan bersama.
Dalam waktu dekat Warga Muda Jaga Pilkada akan menyelenggarakan rangkaian webinar untuk mengakomodasi pendapat para ahli dan aspirasi anak muda terhadap rencana pemerintah yang tetap akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Dari sana, kami akan mengajak semua pihak yang prihatin akan rencana itu untuk membangun komitmen gerakan bersama yaitu, tunda pilkada" jelas Heru.
"Tunda pilkada sampai vaksin ditemukan, karena saya percaya teknologi kesehatan dunia sudah lebih maju jika dibandingkan masa lalu. Kita harus optimis vaksin dapat ditemukan lebih cepat, dan kami yakin bahwa penundaan Pilkada serentak 2020 malah bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam menanggulangi pandemi ini. Sedang fungsi kepala daerah tetap dapat berjalan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt) yang kompeten," pungkasnya. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3mFNANp
via gqrds
"Para pimpinan KPU RI yang mendapatkan layanan ekstra dan paham protokol kesehatan saja masih bisa terpapar, apalagi penyelenggara seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat di akar rumput," kata Heru Dinyo, Senin (21/9).
Bahkan, menurut berbagai survei terkesan menyepelekan protokol kesehatan dan bahaya pandemi Covid-19.
"Kepercayaan diri yang berlebihan ini yang membuat mereka lebih berisiko membuat klaster pilkada yang lebih berbahaya di daerah masing-masing," ucapnya.
Menurut Heru, baru memasuki proses tahapan Pilkada saja, KPU dan Bawaslu di daerah sudah banyak yang terkena Covid-19. Belum ditambah dengan ratusan pendukung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ternyata terpapar, dan tanpa sadar menjadi carrier bagi virus Covid-19 kepada konstituen mereka.
Heru mengingatkan, kesehatan dan nyawa masyarakat jauh lebih berharga daripada apapun. Bahkan, dalih Pilkada tetap dilaksanakan demi dongkrak pertumbuhan ekonomi sangat bertentangan dengan nurani kemanusiaan.
Menurut Heru Dinyo, yang dipertaruhan di Pilkada di masa pandemi adalah masa depan generasi muda untuk beberapa tahun mendatang.
Heru menambahkan, jika usia produktif kita terjangkit Covid-19 karena pilkada, sebagai bangsa kita akan menyesal tujuh turunan.
"Bonus demografi di Indonesia sedang terancam oleh pandemi, otomatisasi dan pelayanan negara yang belum optimal. Jangan karena memaksakan Pilkada, malah membawa bencana kepada kita, ini bisa jadi SDM Hancur, Indonesia Mundur," tegasnya.
Berangkat dari hal tersebut, Heru berupaya mengajak seluruh muda-mudi Indonesia untuk bergerak bersama menunda pilkada demi masa depan bersama.
Dalam waktu dekat Warga Muda Jaga Pilkada akan menyelenggarakan rangkaian webinar untuk mengakomodasi pendapat para ahli dan aspirasi anak muda terhadap rencana pemerintah yang tetap akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Dari sana, kami akan mengajak semua pihak yang prihatin akan rencana itu untuk membangun komitmen gerakan bersama yaitu, tunda pilkada" jelas Heru.
"Tunda pilkada sampai vaksin ditemukan, karena saya percaya teknologi kesehatan dunia sudah lebih maju jika dibandingkan masa lalu. Kita harus optimis vaksin dapat ditemukan lebih cepat, dan kami yakin bahwa penundaan Pilkada serentak 2020 malah bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam menanggulangi pandemi ini. Sedang fungsi kepala daerah tetap dapat berjalan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt) yang kompeten," pungkasnya. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3mFNANp
via gqrds
0 Response to "Warga Muda Jaga Pilkada Desak KPU Tunda Pilkada 2020"
Posting Komentar