Mahasiswa Tuding Dinas PUPR Banten Kongkalingkong Proyek Besar

RMOLBANTEN. Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Banten menggelar aksi demonstrasi di depan pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (23/2).

Dalam aksinya, mereka mendesak Gubernur Banten untuk bersikap tegas memecat para pejabat dilingkungan Pemprov Banten yang dinilai telah memainkan anggaran pemulihan ekonomi Banten hasil pinjaman dari PT SMI senilai Rp4,1 Triliun.

Koordinator Aksi, Ridho Rifaldi mengatakan, pinjaman tersebut prinsipnya digunakan untuk memulihkan ekonomi nasional dari Banten bertumpu pada program pendidikan, kesehatan infrastruktur, dan ketahanan pangan sebagai upaya untuk kembangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dimassa pandemi covid-19.

"Kenyataanya, ditengah situasi ekonomi sulit ini para elit di Pemprov Banten ini malahan melakukan praktik-praktik tidak baik yang mencerminkan ketidakpekaan terhadap masyarakat Banten," kata Ridho dilokasi demonstrasi.

Berdasarkan hasil investigasi, Ridho menguda para elit birokrat Banten melakukan praktik tidak terpuji dengan cara memonopoli dan mengatur secara sistematis sejumlah proyek besar dari anggaran PT SMI.

Faktanya, kata Ridho, ada aktor intelektual dibalik kelalaian tayangnya paket lelang pembangunan Jalan Palima-Baros senilai Rp169 miliar dengan metode lelang.

"Ini sangat jelas bertentangan dengan Permen PU nomor 14 tahun 2020, dimana yang memiliki kewenangan dan yang bertsnggungjawab adalah kepala Dinas PUPR Banten (Trenggono,red) dan Biro Barang dan Jasa (Barjas) Banten," ungkapnya.

Setidaknya, Ridho merinci ada berbagai paket proyek pembangunan infranstruktur di Banten yakni Pembangunan Jalan Banten Lama Tonjong senilai Rp110 Miliar, Pembangunan Jalan Cipanas Rp169 Miliar, Pembangunan Jembatan Bogeg-Serabg senilai Rp205 Miliar, Pembangunan Jalan Baros-Cikeusal senilai Rp303 Miliar, akses tol Serang Panimbang serta pembangunan jalan Palima-Pakupatan senilai Rp229 Miliar.

"Kami juga mendesak kepada biro barang dan jasa agar menjaga netralitas dan independensi dari tekanan konflik kepentingan baik eksternal maupun internal di UPL yang melelangkan paket tersebut," terangnya.

Selain itu Ridho meminta Aparat Penegak Hukum (APH) beserta unsur pimpinan baik Gubernur, BPK Perwakilan Banten, untuk mengkroscek informasi yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di DPUPR Banten.

"Kita boleh menduga ini terjadi kongkalingkong antara petinggi di DPUPR dengan pihak BUMN untuk pemenangan lelang itu," pungkasnya.

Menanggapi kritikan Mahasiswa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, M Trenggono mengklaim bahwa kabar proyek pekerjaan Jalan Palima-Baros sebesar Rp169,4 yang tayang di LPSE itu tidak benar alias hoax.

"Pengumunan yang menyatakan bahwa PUPR ini, saya pikir itu berita hoaks," kata Trenggono.

Trenggono mengakui, pihaknya telah melaporkan akun hoax tersebut kepada Polda Banten agar segera diusut.

"Kami sudah mengajukan kepada Polda untuk mengusut, dan tindaklanjutnya ini kaitan ke dalam memang harus diperbaiki akun-akunnya yang tidak terpakai," tandasnya. [ars]

from RMOLBanten.com https://ift.tt/2ZHowv6
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: