Gerah Harga Murah Unpam, Kampus Swasta Ngadu Ke Walikota Serang

RMOLBANTEN Kehadiran Universitas Pamulang di Kota Serang ternyata tidak membuat nyaman kampus-kampus yang ada di sekitarnya. Kampus Pamulang yang terkenal dengan biaya merakyatnya itu menjadi ancaman perguruan tinggi lainnya.

Untuk itu, puluhan perwakilan dari berbagai kampus yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IV-B/Banten mendatangi Kantor Wali Kota Serang.

Mereka mengadukan keberadaan kampus baru Universitas Pamulang (Unpam) yang membuka cabangnya di Kota Serang dengan harga murah.

Kampus yang berada di Jalan Raya Serang-Jakarta, tepatnya di Kampung Limandang, Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang tersebut akan memberlakukan biaya hanya sebesar Rp 150 ribu perbulan tanpa uang bangunan.

"Kita juga tidak ingin membatasi Unpam untuk tidak boleh beroperasi di sini. Tapi harus diperhatikan juga, supaya keseimbangan atau kerjasama dengan kampus yang sudah ada. Jangan sampai satu hidup satunya bermasalah," ujar Ketua APTISI Wilayah IV-B/Banten Abas Sunaryah usai audiensi di Pemkot Serang, Senin (15/3).

Sambung Abas, kualitas juga harus menjadi perhatian karena kedepan tentu akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi bangsa ini kalau kita tidak memperhatikan menyangkut sektor keilmuan.

"Tapi bukan berati kualitas Unpam jelek, tapi tentu ada suatu standar yang ditentukan oleh Kementrian Pendidikan yang harus bisa diterapkan dengan baik. Nanti itu yang akan kita dengar nanti apabila sudah dipenuhi dan sebagainya," katanya.

Abas juga mengungkapkan bahwa Perguruan Tinggi (Perti) swasta yang tergabung dalam APTISI Wilayah IV-B/Banten ada sekitar 140 Perti swasta.

"Pemda jangan dikira tidak ada kewenangan, karena masyarakat yang harus diperhatikan bukan hanya SD, SMP sampai SMA saja. Ini juga masyarakat pak wali yang akan mengadu nasib dengan berkompetensi siap untuk diterapkan di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengaku akan menemukan kedua belah pihak agar segera ketemu jalan keluarnya.

"Nanti kita akan undang pihak Unpam, dan dari asosiasi ini juga akan kita undang," katanya.

Meskipun hal tersebut kewenangan kementerian, tapi sambungnya, Pemda juga bisa berperan.

"Saya ingin Unpam jalan dan Perti lainnya juga jalan. Dari pada kami mengakomodir 1 Perti tapi Perti lainnya hancur," tandasnya. [dzk]



from RMOLBanten.com https://ift.tt/3vvCQFC
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: