Belanja Operasional Pemprov Banten 2026 Capai Rp7,22 Triliun
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan belanja operasional sebagai komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dari total belanja daerah sekitar Rp10,04 triliun, belanja operasional mencapai Rp7,22 triliun atau sekitar 71,91 persen.
Alokasi belanja operasional tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) 2026.
Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan dokumen itu tidak sekadar berfungsi administratif, melainkan menjadi instrumen pengendali sekaligus pengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini penekanan kepada para kepala OPD yang mendapatkan tugas menggunakan anggaran di dalam perjanjian kinerja tersebut, target-targetnya, kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sesuai dengan RPJMD kita,” kata Andra Soni usai acara penyerahan DPA SKPD dan penandatanganan perjanjian kinerja di aula Pendopo Gubernur Banten, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, seluruh program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten dan dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, wajib dijalankan secara konsisten setelah ditetapkan dalam APBD 2026.
Pelaksanaan anggaran akan dinilai tidak hanya dari sisi serapan, tetapi juga kualitas belanja serta dampaknya bagi masyarakat.
“Jadi ini sebagai alat ukur saya terhadap kinerja kepala-kepala OPD nanti. Jadi kita bisa menilai kinerjanya itu day by day, hari per hari kepada semua kepala OPD,” ujarnya.
Belanja operasional tersebut digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta operasional layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya menjadi bagian utama dari alokasi tersebut.
Selain belanja operasional, Pemprov Banten juga mengalokasikan belanja modal sekitar Rp804 miliar atau 8,01 persen dari total belanja daerah.
Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung layanan publik lainnya di berbagai wilayah.
Sementara itu, belanja transfer ditetapkan sekitar Rp1,96 triliun atau 19,56 persen. Dana ini disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam bentuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.
Adapun belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp52 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana dan kondisi tidak terprediksi lainnya.
Andra menuturkan, struktur APBD 2026 dirancang untuk menopang delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Salah satu fokus utama adalah program Banten Cerdas melalui penyelenggaraan pendidikan gratis.
“Pendidikan gratis ini adalah janji kita, upaya kita untuk memberikan hak yang sama, kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak di Banten untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Selain itu, program Banten Sehat diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, termasuk layanan jemput bola seperti mobile clinic.
Program Banten Melayani difokuskan pada reformasi birokrasi, penguatan sistem merit, serta manajemen talenta aparatur sipil negara.
Pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi penopang utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh kepala OPD bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang melekat pada DPA masing-masing OPD.
“Segala sesuatu yang sudah direncanakan melalui RPJMD, RKPD, dan APBD harus bisa dieksekusi dengan baik, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
The post Belanja Operasional Pemprov Banten 2026 Capai Rp7,22 Triliun appeared first on BantenNews.co.id -Berita Banten Hari Ini.
0 Response to "Belanja Operasional Pemprov Banten 2026 Capai Rp7,22 Triliun"
Posting Komentar