Perppu Covid-19 Bebas Hukum, Rizal Ramli: Enak Tenan Jadi Pejabat Di Negara +62
Adanya Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo ini memang tengah jadi bahan pergunjingan.
Sebab, ada aturan yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk memberikan bailout melalui penyertaan modal negara tanpa merinci mekanisme kontrolnya.
Yang semakin mengkhawatirkan adalah perppu turut memuat disclaimer bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah bukan merupakan kerugian negara.
Tidak hanya itu, pejabat yang melaksanakan perppu ini, mulai dari pegawai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disebutkan juga bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
Digunakan istilah relaksisasi†defisit anggaran, untuk penyamaran istilah ‘peningkatan defisit anggaran’ dari 3% GDP menjadi 5% GDP. Istilah aja mau ‘dikaburkan’, gitu kok mau dipercaya ? 😀😀
mdash; Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) April 1, 2020
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu lantas teringat metode serupa yang pernah dilakukan saat skandal bailout Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.
Atas kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali dipanggil ke DPR.
"Ratu utang berbunga mahal dan skandal century memastikan kebijaksanaan dan implementasinya tidak bisa dijadikan kasus hukum (lagi),†sentil Rizal Ramli dalam cuitannya di Twitter pribadinya.
RR biasa disapa mengurai, peraturan ini akan menjamin para pejabat yang ikut campur dalam pemberian bailout tidak bisa dijerat hukum. Sekalipun nantinya kebijakan itu merugikan bagi negara dan rakyat.
"Enak tenan jadi pejabat di +62,†terang RR itu secara satire. [dzk]
Ratu Utang berbunga mahal dan Skandal Century memastikan kebijaksanaan dan implementasinya tidak bisa dijadikan kasus Hukum. Pejabat dijamin lolos hukum walaupun kebijakannya merugikan negara amp; rakyat, Enak tenan jadi pejabat di +62. pic.twitter.com/KjbWA0yZo3
mdash; Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) April 1, 2020
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2UNjH0q
via gqrds
0 Response to "Perppu Covid-19 Bebas Hukum, Rizal Ramli: Enak Tenan Jadi Pejabat Di Negara +62"
Posting Komentar