Pengamat: Banyak Fraksi Di DPR Tolak Revisi UU Pemilu Usai Ketemu Jokowi, Ini Skandal Kebijakan!

RMOLBANTEN Penolakan revisi Undang Undang Pemilu oleh pemerintah sejumlah partai belum adanya penjelasan gamblang. Sikap tidak konsisten parpol ini lantas mendapat sorotan oleh banyak pihak.

Pemerintah sampai saat ini belum menjelaskan alasan yang jelas apa yang menjadi dasar penolakan revisi UU Pemilu yang awalnya sudah disepakati oleh Komisi II DPR dan sedang dibahas di Badan Legislasi.

Tiba-tiba saat ini partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah mengiktui kemauan Presiden Jokowi untuk tidak merevisi UU Pemilu.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran melihat fakta politik tersebut merupakan skandal kebijakan.

Menurut Andi Yusra mengatakan, baik pemerintah maupun DPR sudah seharusnya memberikan penjelasan dan dasar pertimbangan para publik tentang alasan ingin menghentikan revisi UU Pemilu.

Andi Yusran berpandangan, jika tidak dijelaskan, maka persepsi publik akan mensinyalir kuatnya aliansi kepentingan jangka pendeka antara pemerintahan Joko Widodo dan Partai koalisinya.

Aliansi kepentingan yang dimaksud Andi bahwa presiden butuh partai koalisi di DPR dan Partai membutuhkan jabatan menteri di kabinet.

"Ini skandal kebijakan. Jika tidak ada penjelasan maka akan menguatkan persepsi publik tentang kuatnya aliansi kepentingan jangka pendek antara presiden dengan DPR," katanya

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini menyarankan agar pemerintah dan DPR melibatkan para pemangku kepentingan untuk diajak membahas terkait masa depan UU Pemilu.

"Idealnya baik pemerintah maupun DPR membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan," demikian analisa Andi Yusran dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID, Selasa (9/2). [dzk]



from RMOLBanten.com https://ift.tt/3cYb1za
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: