DBHP Macet, Akademisi Untirta: Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov Banten
Menurut Rahmat, Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten harus transparan, akuntable, dan profesional. Jika keuangan daerah mampu maka segerakan pembayaran DBH atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (BBHP) 2020 yang merupakan haknya bagi delapan Kabupaten Kota.
"Karena prosedurnya saja mereka harus berkumpul, bermusyawarah dengan kepala daerah, bagaimana keuangan yang belum tersalurkan ini, uangnya ada tapi ada dimana?, Apakah ada di Bank Banten yang sekarang ini lagi bermasalah, atau dimana. Kan harus jelas," ujar Rahmat saat ditemui di Kota Serang, Selasa (16/3).
"Masih ada tandantanya nih katanya uang ada tapi dimana uangnya. Kan kalau ada uangnya harus disalurkan langsung," sambungnya.
Rahmat memandang, Jika Pemprov Banten berkomitmen untuk pembayaran DBHP 2020 dengan menggunakan APBD 2021, maka perlu menempuh mekanisme sesuai PP 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah. Jadi harus mendapat persetujuan dari delapan Kabupaten dan Kota.
"Sebenarnya kan harus ada kesepakatan (antara Pemprov dengan Kabupaten/Kota). Berarti kalau tidak ada kesepakatan mereka penyelahgunaan wewenang," katanya.
Atas kondisi itu, tegas Rahmat, Penyelahgunaan wewenang bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
"Nah, itu bisa kesana (tindak pidana korupsi), tapi ya mudah-mudahan tidak, uangnya kan katanya ada, ini harus segera disalurkan," jelasnya.
Rahmat mengingatkan Gubernur Banten harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Jadi, proses mengimplementasikan keuangan tentang pajak dan lainnya harus sesuai UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
"Disitu kan harus transfaran, akuntable, dan profesional. Artinya kalau itu dilaksanakan akan lebih baik," tandasnya. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2NpkNzS
via gqrds
0 Response to "DBHP Macet, Akademisi Untirta: Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov Banten"
Posting Komentar