Soal Polemik Proyek Penunjukan Langsung Ratusan Miliar, DPRD Banten: Memalukan!
Anggota Komisi IV DPRD Banten Muhlis mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak terkait Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) serta DPUPR Banten untuk dimintai keterangan mengenai polemik PL tersebut.
"Kita akan panggil mereka, kita minta klarifikasi, jangan sampai terulang lagi, itu sama saja mempermalukan," ujar Muhlis saat dikonfirmasi, Kamis (11/3).
Politisi PDIP itu menerangkan, Gubernur harus memiliki sikap tegas dalam mengatasi problem di OPD, jika dibiarkan maka permasalahan PL justru akan menyeret Kepala Daerah sendiri.
Apalagi, jelas dia, setelah PL mencuat di publik berbagai silang pendapat mencuat bahkan antara kepala daerah sama anak buahnya saja belum terjalin koordinasi yang baik.
"Intinya, kita akan tunggu apakah ini human error atau ada yang menganggu?, makanya kita tunggu hasil laporan DPUPR ke Polda Banten, kita lihat hasilnya dulu, karena kan kejadian ini belum kita temuin sebelumnya," Tegasnya.
Atas kondisi itu, Muhlis pun meminta prinsip kehati-hatian dinas dalam mengelola akun, terlebih sekarang sudah masuk era digitalisasi sehingga informasi mudah diakses.
"Yang jelas, OPD terkait harus lebih siap menerima kondisi ini, apalagi kan sekarang era digitalisasi," terang Muhlis.
Sementata itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengklaim proyek pengadaan SIMRS Malimping Rp2,5 Miliar hasil pertimbangan BPKP.
"Saya rektur BPKP untuk memberikan pertimbangan. Dan (badan) itu juga jadi referensi bagi penegakan hukum," kata pria yang akrab siapa WH.
WH menegaskan, BPKP memiliki fungsi mengaudit keuangan sebuah instansi sehingga tidak ada persoalan dalam proyek PL.
"BPKP tugasnya mengaudit, dan hasil auidt itu dijadikan referensi. Silahkan berdebat di luar soal itu," pungkas WH. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3bzvgBR
via gqrds
0 Response to "Soal Polemik Proyek Penunjukan Langsung Ratusan Miliar, DPRD Banten: Memalukan!"
Posting Komentar