Aktivis Lingkungan: Harusnya Pemerintah Daerah Punya Pengolahan Sampah Terintegrasi

RMOLBANTEN. Direktur Eksekutif Rekonvasi Bhumi, Np. Rahadian menyoroti terkait masalah sampah di Banten yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurutnya, hampir mayoritas TPA Sampah di Banten masih diopen dumping atau ditumpuk sehingga meresahkan masyarakat sekitar.

Menurut pria yang kerap disapa Nana ini mengatakan, pemerintah daerah di Banten masih hanya berpikir mengatasi masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampahnya saja.

"Di kita masih diujungnya (TPA) yang diributin. Pemerintah tidak pernah membangun sistem pengolahan sampah yang terintegrasi, seharusnya mulai dari hulu sudah dikelola," ucap Nana saat mengisi acara diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (21/5).

Selain itu, sambung Nana, sampah hampir di semua TPA di Banten masih memakai sistem open dumping, seharusnya dapat dikelola sehingga menghasilkan sesuatu.

"TPA jangan hanya buang sampah saja, harus ada nilai ekonomi dari TPA itu. Jadi jangan open dumping. Apalagi kalau memakai pengelolaan dengan cara insinerator atau dibakar, itu bahaya bagi kesehatan," ujarnya.

"Di negara Jepang dan negara eropa, pengelolaan sampah dengan insinerator itu sudah ditinggalkan karena bahaya," ujarnya.

Dijelaskannya, dalam mengolah sampah di TPA harus menggunakan teknologi. Jika dibarengi dengan implementasi teknologi itu akan baik. Tapi kalau hanya sampah ditumpuk aja masalahnya akan banyak.

"Bagaimana kita bisa bersiang dengan ibukota lain. Masalah sampah saja tidak bisa. Jangan salahkan masyarakat tak patuhi aturan masalah sampah, karena pemerintah saja tidak patuh aturan," pungkas Nana. [ars]


from RMOLBanten.com https://ift.tt/2T6atiB
via gqrds

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Aktivis Lingkungan: Harusnya Pemerintah Daerah Punya Pengolahan Sampah Terintegrasi"

Posting Komentar