Ombudsman: Sistem Zonasi PPDB Perlu Diawasi Ketat
Temuan itu disampaikan Ombudsman Republik Indonesia. Baca: Maladministrasi PPDB Sistim Zonasi, Muhadjir Janji Tindaklanjuti
"Dari temuan tahun ini, menurut kami (PPDB) harus diperbaiki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri karena ini berkaitan dengan lingkup otonomi daerah," ujar Anggota Ombudsman RI , Ahmad Suaedy, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (26/7).
Menurut Ahmad Suhaedy, sistem zonasi yang diterapkan Kemendikbud sebenarnya cukup bagus karena berusaha menghilangkan ketimpangan yang luar biasa antara sekolah di daerah pinggiran dengan yang di kota dan antara sekolah favorit dengan sekolah nonfavorit.
Ombudsman sendiri menyarankan agar sistem zonasi dilanjutkan dengan catatan penting, yaitu perencanaan dan pengawasan yang ketat. Baca: Zonasi Sekolah, Kemendagri: Ini Jadi Tanggung Jawab Bersama
"Karena di daerah masih ada Walikota, Bupati dan Gubernur yang belum melaksanakan sehingga terjadi kesemrawutan," jelas Suaedy.
Ombudsman meminta pihak-pihak terkait membuat semacam rancangan dan skenario agar tidak terjadi lagi dugaan maladministrasi.
"Saat ini ditemukan jual-beli surat domisili, adanya intervensi pejabat darah tertentu, ditemukannya pungutan liar, ketidaksesuaian titik kordinat di jaringan online, maka perlu bekerja sama dengan Kemendagri," tambah Suaedy.
Dengan sistem zonasi, seharusnya pihak sekolah sudah bisa mengetahui calon-calon siswanya sejak dua atau tiga bulan sebelumnya sehingga dapat memberi tahu orang tua siswa bahwa anaknya akan menjadi murid di sekolah yang dikelola. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2LKvRVR
via gqrds
0 Response to "Ombudsman: Sistem Zonasi PPDB Perlu Diawasi Ketat"
Posting Komentar