KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Cilegon Membaik

CILEGON – Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sugeng Basuki menyatakan bahwa saat ini upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemkot Cilegon sudah membaik.

Bahkan nilainya sudah di atas rata-rata nasional. Kata dia, nilai Pemkot Cilegon dalam melakukan pencegahan sudah di angka sekitar 65 persen. Sedangkan rata-rata nasional sekitar 48 persen.

“Saat ini menurut pemantauan kami di Cilegon sudah cukup baik ya sudah di atas rata-rata nasional. Mungkin karena pengalaman yang lalu (penangkapan Walikota-red), jadi masyarakat kapok lah, masa sudah pernah jatuh, jatuh lagi,” ujarnya usai evaluasi pencapaian pelaksanaan rencana aksi KPK Terintegrasi, Kamis (31/10/2019).

Sugeng menjelaskan, dalam devisi pencegahan ada delapan kategori yang menjadi sorotan, yakni mulai dari perbaikan APBD, perbaikan perizinan, perbaikan pengadaan barang dan jasa, kemudian optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, penguatan APIP, manajemen ASN proses rekrutmen, mutasi rotasi.

“Namun untuk Cilegon ada tujuh karena di sini dana desa tidak masuk,” terangnya.

“Dalam pencegahan ini kita buat tool dalam penilaiannya, contohnya perizinan, apakah perizinan itu masih di OPD, kalau masih di dinas-dinas berarti nilainya masih nol, kalau sudah terpusat di DPMPTSP nilainya jadi 100, jadi begitu kita penilaiannya,” paparnya.

Sementara untuk di Pemkot Cilegon, lanjutnya, saat ini secara keseluruhannya baik, bahkan di atas rata-rata nasional.

“Rata-rata nasional itu sekitar 44 atau 48, Pemkot Cilegon itu sudah 65. Kemudian nanti kita data lagi untuk melakukan perbaikan dan melakukan evaluasi. Ternyata sebenarnya permasalahannya itu tidak polemik, mungkin nanti nilainya bisa 70 sampai 80 bisa. Permasalahan cuma belum mengupload kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Cilegon,” terangnya.

Dia menuturkan bahwa evaluasi tersebut juga sebagai tindak lanjut atas rekomendasi kopsurgah sebelumnya.

“Kita juga rutin melakukan monitoring beberapa bulan sekali, jadi kita arahkan agar program pencegahan itu bisa dilakukan di seluruh kota,” katanya.

Dia menegaskan sementara ini belum ada yang urgen atau cukup berbahaya di Pemkot Cilegon. “Saya yakin ada perubahan yang signifikan. ASN juga sudah bersatu padu, bahu membahu, bersama sama melakukan pencegahan. Sebenarnya perubahan ini bukan hanya akibat peristiwa penangkapan kemarin ya, masalah korupsi itu banyak, tapi penelitian penindakan itu kita evaluasi apa penyebabnya, oh ternyata ini”

“Misalkan dulu itu kan masalah suap, jadi sekarang bagaimana tidak terjadi suap, jadi antara pemohon izin sama pemberi izin tidak ada komunikasi,” imbuhnya.

(Man/Red)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: