Kebijakan WH, Soal Lahan Kuburan Covid-19 Ditolak Dewan
Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat, mengungkapkan kebijakan gubernur Wahidin Halim (WH) menunjukan lemahnya pemprov dalam memerangi virus corona.
"Kok Pemprov Banten sepertinya sudah menyerah," kata Asep, Rabu (8/4).
Asep menjelaskan, mestinya pemerintah lebih fokus keapda dampak ekonomi masyarakat akibat corona.
"Bukannya anggarkan yang besar intuk penanganan supaya pada sembuh kembali dan untuk dampak Covid-19, termasuk keaiapan pangan dampak ekonomi malah kuburan yang diutamakan," ungkapnya.
Kata Asep, Pemprov harus fokus, penanganan pencegahan dan penganggarannya harus lebih dapat perhatian dan bermanfaat bagi maayarakat.
"Sekalipun kita belum lockdown, dan mudah mudahan tidak sampai lockdown, kita sekarang ini dengan sosial distenting, banyak secara ekonomi kesusahan memenuhi kebutuhan hidup perut dulu harus dipikirkan untuk rakyat juga penting," tambahnya.
Senada, Anggota Komisi I DPRD dari Fraksi Golkar, M Faizal memminta kepada pemprov untuk tidak menghambur-hamburkan anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 dengan menyiapkan pemakaman khusus untuk pasien korona yang meninggal dunia.
"Buat apa beli lahan untuk pemakaman khusus pasien corona. Yang lebih penting adalah pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak corona," ujarnya.
Lahan untuk pemakaman di Banten sudah ada dan terbilang sangat banyak. Di perumahan atau komplek-komplek yang dibangun oleh pengembang selalu ada untuk fasilitas pemakaman umum tersebut.
"Untuk lahan kuburan kerjasama dengan Pemda. Di Pemkab maupun Pemkot kan banyak lahan hasil serah terima pengembang yang 2 persen untuk pemakaman, masih banyak belum dimanfaaatkan, jangan lagi pengadaan lahan. Buang-buang uang," ujarnya.
Adapun bantuan yang saat ini diperlukan oleh masyarakat dikatakan politisi Golkar ini adalah sembilan bahan pokok atau sembako.
"Pemberian sembako juga harus benar-benar kepada yang mereka membutuhkan. Tidak main data sembarangan. Tentukan kriteria masyarakat yang terdampak harus ada syaratnya seperti warga KTP Banten, terdaftar di kelurahan atau desa miskin, jika masih ada datanya masyarakat penerima kartu sehat. Jangan bantuan uang," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemprov berencana akan mengalihkan program anggaran sebesar Rp 2,4 miliar. Dana itu digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Salah satunya untuk membeli lahan pemakanan khusus pasien korona yang meninggal di kawasan Taktakan, Kota Serang. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2USzj45
via gqrds
0 Response to "Kebijakan WH, Soal Lahan Kuburan Covid-19 Ditolak Dewan"
Posting Komentar