Mendagri: Kampanye Bisa Lewat Medsos, Pilkada Tetap Jalan Dengan Protokol Kesehatan
Alasannya pengunduran waktu hanya beda bulan itu karena tak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemik Covid-19.
Mantan Kapolri ini mengakui karena tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemik ini berakhir, maka sebaiknya tetap dilaksanakan pada 2020 dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan.
Di antaranya tidak ada kampanye akbar, yang ada adalah kampanye lewat media sosial.
"Kenapa Pilkada nggak ditunda 2021 saja? Apakah problem COVID-19 pada 2021 ini selesai? Siapa bisa jamin? Nggak ada," terang Tito.
"Terus nggak bisa jamin mau kapan, (kalau) mundur 2022 ,siapa yang bisa jamin? Ada waktunya kepala daerah ini berhenti masa jabatannya dan sementara diganti Plt. Plt tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa mengandalkan di bawah Plt. Kita perlu kepemimpinan power penuh," sambung Tito dalam acara Talkshow yang disiarkan di Channel YouTube Heartline Network, Senin (1/6).
Proses pencoblosan juga akan diatur menggunakan protokol kesehatan. Para pemilih dan petugas diminta menggunakan masker, diberikan sarung tangan, menjaga jarak, TPS diperbanyak.
Kemudian, setiap TPS juga nantinya diminta untuk membuat penjadwalan waktu kedatangan pemilih agar tidak terjadi kerumunan.
"Masyarakat yang akan memilih kemudian diatur jamnya, nomor sekian jam 7-8, jadi nggak semua datang," katanya.
Pilkada merupakan satu agenda penting.
Sama saja jika kita harus pergi lalu turun hujan, maka kita tetap jalan tapi menggunakan payung. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2XMaqr3
via gqrds
0 Response to "Mendagri: Kampanye Bisa Lewat Medsos, Pilkada Tetap Jalan Dengan Protokol Kesehatan"
Posting Komentar