Pemerintah Masih Gunakan Jasa Influencer, Terus Apa Guna Humas Kementerian?
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang merasa heran dengan pernyataan Fadjroel karena tidak sesuai dengan bantahan sebelumnya soal keberadaan influencer.
"Pemerintah pernah klarifikasi dan membantah kan bahwa pemerintah tidak menggunakan influencer, berarti yang perintah influencer ini si Fadjroel dong? Mungkin demokrasi digital versi si Fadjroel ini namanya buzzer," ujarnya, Rabu (2/9).
Satyo mempertanyakan fungsi dan kegunaan adanya humas di setiap kementerian/lembaga jika pemerintah masih menggunakan jasa influencer.
"Kominfo apa dong gunanya? Dan humas di setiap kementerian dan lembaga apa manfaatnya kalau pemerintah masih menggunakan jasa influencer?" herannya.
Pernyataan Fadjroel, kata Satyo tidak ubahnya sebuah testimoni pribadi. Di mana seorang buzzer atau influencer harus bisa menjadi teladan sehingga mendapat perhatian penguasa. Ujungnya, bisa menjabat komisaris di BUMN dan jubir presiden.
"Cerita Fadjroel ini mungkin sebuah testimoni menjadi buzzer teladan. Yaitu sering-seringlah "jual kecap" kayak si Fadjroel," demikian Satyo dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3bhXP5a
via gqrds
0 Response to "Pemerintah Masih Gunakan Jasa Influencer, Terus Apa Guna Humas Kementerian?"
Posting Komentar