PKS: Akan Ada Ratusan Kepala Daerah Bersatus PLT, Keinginan Jokowi Tetap Gelar Pilkada Di 2024 Justru Jadi Distabilitas Politik
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kemudian membandingkan keinginan Presiden Joko Widodo dengan kengototan pemerintah saat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
Di mana pemerintah enggan mengundur pemilu sekalipun pandemi sedang tinggi di Indonesia.
Kala itu alasannya agar penanganan pandemi tidak dilakukan oleh pelaksana tugas. Dengan terpilihnya kepala daerah definitif, maka diharapkan bisa membuat pandemi lebih tertangani.
"Sekalipun Covid-19 meningkat, Pilkada Serentak tetap diselenggarakan Desember 2020 dan tak diundurkan. Antara lain untuk hindari kepala daerah yang pelaksana tugas (Plt),†ujarnya di akun Twitter pribadi, Minggu (31/1).
Keinginan Presiden Jokowi itu kini seolah berbanding terbalik. Sebab pelaksanaan Pilkada 2024 akan membuat ratusan kepala daerah berstatus Plt.
"Itu malah bisa jadi distabilitas politik dan keamanan,†tuturnya.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menjelaskan bahwa Presiden Jokowi ingin pilkada tetap digelar pada 2024, demi stabilitas politik dan keamanan.
Selain itu, pembangunan nasional juga diharap bisa berjalan sesuai yang direncanakan.
"Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik, sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat," terang Moeldoko. [dzk]
Sekalipun covid-19 terus menyebar, pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan. Alasannya al agar tak terjadi KepalaDaerah yg Plt. Nah kalau Pilkada 2022amp;2023 diundurkn ke 2024, justru bisa terjadi disabilitas politik dan keamanan. Krn akan ada ratusan KepalaDaerah yg Plt. https://t.co/A2oOmPrCCw
mdash; Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) January 31, 2021
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3ozc7n0
via gqrds
0 Response to "PKS: Akan Ada Ratusan Kepala Daerah Bersatus PLT, Keinginan Jokowi Tetap Gelar Pilkada Di 2024 Justru Jadi Distabilitas Politik"
Posting Komentar