Bikin Resah Masyarakat, DPRD Desak Aparat Tindak Tegas Mafia Tanah
Politisi PKS itu mengklaim dirinya telah menerima berbagai aduan dari masyarakat Tanggerang prihal kasus pertanahan bersamaan dengan mencuatnya kasus Dino Pati Djalal.
"kita dapat aduan dari masyarakat, Keluhan mereka yang menghuni tanah turun temurun dari orang tuanya tiba tiba surat tanahnya berubah (dipalsukan) Mafia," kata pria yang akrab disapa Budi kepada awak media, Senin, (1/3).
Berdasarkan informasi yang diterima, dikatakan Budi, kasus mafia tanah itu lebih ramai terjadi di Tangerang wilayah Pantura. Dan skala yang terdampaknya jauh lebih luas.
"Yang jelas mafia tanah itu nggak cuma di kasusnya Dino Patti Djalal, di Pantura lebih banyak itu," tegasnya.
Untuk itu, DPRD asal Dapil Tangsel ini mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum (APH) harus segera memberantas kasus mafia tanah hingga ka akar-akarnya agar tidak menimbulkan banya korban.
"Yah saya rasa memang sudah waktunya APH mulai melihat hal ini, karena ini ngga mungkin hanya terjadi di hilirnya saja hulunya pasti lebih parah," ucapnya.
"Kita ingin semuanya diselesaikan oleh pemerintah supaya ada hukuman maksimal untuk memberikan efek jera," tuturnya.
Budi pun meminta kepada seluruh elmen masyarakat untuk bersama-sama memerangi mafia tanah.
"Mari kita awasi bersama, memang Ini bukan hal mudah melibatkan berbagai macam entitas," ucap Budi.
Untuk diketahui, Ombudsman perwakilan Banten mencatat sepanjang 2020 telah menerima sekitar 13 laporan kasus sengketa pertanahan dari masyarakat dengan motif beragam mulai dari sengketa pribadi hingga pemerintahan desa dengan modus pemalsuan sertifikat tanah.
kasus pertanahan tersebut tersebar di beberapa wilayah ada di Kabupaten Serang, Tanggerang, Lebak, Pandeglang serta Kota Serang. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3uHSttj
via gqrds
0 Response to "Bikin Resah Masyarakat, DPRD Desak Aparat Tindak Tegas Mafia Tanah"
Posting Komentar