Selamatkan UKM Di Banten, Koordinator AUPBI: WH Harus Turun Tangan
Menurut Hafid, UKM butuh perhatian mulai dari kemudahan perizinan, kemiteraan produk dan gerai kerjasama baik BUMN, Industri, coorporate, dan hotel, kemiteraan dan pemanfaatan wisata sebagai pusat gerai dan promosi produk UKM, dapur kemasan produk UKM, hingga training centre.
"Sebetulnya kita mampu kalau semuanya mengambil posisi yang benar, dimana posisi kami sebagai UKM, dimana posisi pemerintah sebagai regulasi dan fasilitator," ujar Abdul saat ditemui di DPRD Banten, Selasa (23/3).
"Maka kedepan ini kemitraanya harus dilakukan dengan MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama baik dengan ritel, bahkan dengan seluruh BUMN," sambungnya.
Abdul menjelaskan, Pemprov Banten tidak memiliki kebijakan strategis untuk mengelola serta memberdayakan pelaku UKM.
"Ketidakpuasan kita bagaimana Banten ini belum memiliki industri pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan dari luar wilayah Banten itu sendiri," tegasnya.
Untuk itu, Abdul menekankan pemerintah agar hadir memberikan solusi kongkrit termasuk memberikan kemudahan dalam proses pemasaran produk UKM.
"Prinispnya masalah di UKM itu masih mendasar terkait bagaimana menjual prodak UKM, pemasaran, branding, promosi penjualan dan seterusnya," terang Abdul.
Sejauh ini, Abdul tidak menampikkan di tengah situasi pandemik tidak sedikit pekerja UKM dirumahkan akibat UKM gulung tikar.
Meski demikian, jelas Abdul masih terdapat sekelompok UKM yang tetap bertahan ditengah situasi sulit ekonomi.
"Kami tetap bergerak dengan keterbatasan, kami tetap harus produksi, harus memiliki motivasi yang besar, karena memang disitu cikal bakal kami hidup," pungkasnya. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2PnjvFX
via gqrds
0 Response to "Selamatkan UKM Di Banten, Koordinator AUPBI: WH Harus Turun Tangan"
Posting Komentar