Pembangunan 36 Sekolah Baru Terancam Gagal, Komisi V Minta TAPD Segera Konsolidasi dengan Banggar
SERANG – Komisi V DPRD Banten meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten untuk segera melakukan konsolidasi dengan Badan Anggaran (Banggar). Hal itu guna membahas persoalan kejelasan pinjaman dana dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat mengancam kelanjutan program pembangunan di Banten, khususnya pembangunan 36 unit sekolah baru (USB).
Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengaku sejak rapat pambahasan rancangan APBD 2021 pada pertengahan 2020 lalu, dirinya sudah meminta TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran ke Banggar. Hal itu guna melihat apakah pinjaman SMI akan benar direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
“Pada saat itu berkali-kali mereka (TAPD) meyakinkan dan memastikan (pinjaman). Padahal ini (jadi) kekhawatiran kita dalam menyusun postur anggaran ini,” kata Nizar saat dihubungi BantenNews.co.id, Sabtu (3/4/2021).
Anggota Banggar itu juga mengaku, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, jika pinjaman itu gagal maka akan berdampak pada tidak tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022.
“Ternyata hari ini benar apa yang kekhawatiran Banggar (terjadi),” katanya.
Terkait pembangunan 36 USB, Nizar menjelaskan, dalam penyusunan anggaran untuk mencapai target RPJMD, terdapat berbagai beberapa item yang harus dipenuhi di antaranya pengadaan lahan, melakukan studi kelayakan, pembayaran lahan dan pembangunan USB.
“Nah pada saat Komisi V rakor (rapat koordinasi) dengan Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), kita ngga mau pembangunan USB ini seperti kejadian sebelumnya. Direncanakan tapi ngga jadi (dibangun),” jelasnya.
“Dan pada saat rakor itu kita buat schedule (rencana) agar rencana ini bisa selesai pada akhir 2021, dan secara teknis sudah clear. Cuma kalau bicara (SMI) itu belum clear. Karena dalam pembangunan USB ada dua sumber pendanaan pertama pembebasan lahan pakai APBD dan pembangunan pakai (dana pinjaman) SMI, dimana (perusahaan itu) fokus pada pembangunan infrastruktur,” sambungnya.
Politisi Gerindra itu berharap TAPD segera melakukan konsolidasi dengan Banggar untuk menyelesaikan persoalan pinjaman PT. SMI yang sudah masuk dalam APBD 2021 ini.
“Jangan sampai jadi masalah ke depan. TAPD harus tentukan kalau (SMI) ngga jadi kucurkan dananya. Ini harus diselesaikan, apakah pengadaan lahan (USB) jalan terus, tapi kalau SMI tidak terealisasi harus disetop supaya ngga bermasalah,” ucapnya.
Menurut Nizar, mayoritas program pembangunan pada 2021 menggunakan dana pinjaman dari PT SMI.
“Untuk (program pembangunan) di 2021 seluruhnya menggantungkan (dari dana) utang. Itu harus segera dikonsolidasikan, kemudian harus dibicarakan untuk dicarikan solusinya. Jangan sampai terkatung-katung. Ini sudah bulan empat (April) loh. Kalau (pinjaman itu) masih bagian dari APBD apakah mungkin bisa kekejar,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Komisi V akan memanggil Dindikbud Provinsi Banten untuk membahas kejelasan USB, Nizar mengaku, pihaknya masih menunggu konsolidasi TAPD dengan Banggar. “Belum bisa memutuskan. Kita masih menunggu hasil konsolidasi,” pungkasnya.(Mir/Red)
The post Pembangunan 36 Sekolah Baru Terancam Gagal, Komisi V Minta TAPD Segera Konsolidasi dengan Banggar first appeared on BantenNews.co.id.
0 Response to "Pembangunan 36 Sekolah Baru Terancam Gagal, Komisi V Minta TAPD Segera Konsolidasi dengan Banggar"
Posting Komentar