Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Menkes Harusnya Kena Sanksi Tegas
Begitu ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu (4/9).
"Perlu sanksi berat bagi pihak yang gagal menjaga privasi data publik, mulai dari pidana juga perdata, karena berkaitan hak individu warga negara. Menkes atau siapapun yang gagal menjaga data publik," tegasnya.
Indonesia kata Dedi memang lemah urusan privasi, mulai dari infrastruktur hingga regulasinya. Sehingga hal semacam itu akan terus terjadi Apabila tidak ada tindakan yang berarti.
"Dan negara masih belum terlihat serius menangani, padahal kejadian serupa sudah sering terjadi?" sesalnya.
Dedi menilai perlu ada sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab atas data tersebut.
"Menkes atau siapapun yang gagal menjaga data publik, layak dikategorikan penghianat hak warga. Hukumannya semestinya sangat jelas," demikian Dedi dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID.
Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di dunia maya setelah vaksin Covid-19. Bocornya NIK Jokowi ini menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, NIK adalah data pribadi dan Jokowi merupakan orang nomor satu di Indonesia.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi melalui aplikasi PeduliLindungi.
Menurut Menkes bocornya data sertifikat vaksin bukan hanya pada Presiden Jokowi, tapi seluruh pejabat negara. Hal itu karena sertifikat vaksin dapat di akses melalui nomor induk kependudukan (NIK).
"Jadi asal dia bisa masukan NIK-nya dia bisa melihat statusnya sudah divaksin atau belum. Memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup data para pejabat," ujar Menkes di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9).[dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/3DMk698
via gqrds
0 Response to "Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Menkes Harusnya Kena Sanksi Tegas"
Posting Komentar