Dinilai Belum Optimal, DPRD Soroti Pelayanan MPP Kota Serang

SERANG – Komisi I DPRD Kota Serang menyoroti belum optimalnya pelayanan publik di Kota Serang, terutama terkait fungsi dan eksistensi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Serang.

Hal itu terungkap dalam repat evaluasi antara Komisi I dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk DPMPTSP, Disdukcapil, Dinkes, Bapenda, PUPR, dan Disnakertrans, di ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (16/10/2025)

Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Ridwan Akhmad menegaskan, pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Namun, kata dia, hingga kini kualitas layanan di Kota Serang masih jauh dari harapan.

“Hasil penilaian Ombudsman tahun 2024 menempatkan Kota Serang di peringkat ketujuh dari delapan kota di Banten. Padahal kita adalah ibu kota provinsi. Ini tentu menjadi catatan serius,” ujar Ridwan.

Selain itu, lanjutnya, hasil penelitian dari jurnal Public Policy, Service and Governance Universitas Bina Bangsa juga menunjukkan 70 persen masyarakat Kota Serang menilai pelayanan publik masih berbelit dan tidak memuaskan.

Karena itu, DPRD memanggil para OPD untuk dimintai pertanggungjawaban dan mencari solusi bersama. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kepala daerah wajib melaporkan pelaksanaan layanan publik kepada DPRD minimal satu kali dalam setahun.

Dalam rapat tersebut, Komisi I bersama seluruh OPD menyepakati tujuh rencana aksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kota Serang.

Di antaranya menargetkan pada tahun 2026, Kota Serang masuk tiga besar daerah dengan pelayanan publik terbaik di Banten, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN, membangun ekosistem layanan terintegrasi, misalnya, saat warga melahirkan langsung bisa mendapatkan KTP, KK, BPJS, dan akta kelahiran.

Memperkuat fungsi dan eksistensi MPP yang saat ini baru memiliki 12 gerai aktif dari 16 yang tersedia. Melakukan sosialisasi masif tentang fungsi dan manfaat MPP kepada masyarakat. Dan memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kinerja layanan publik di setiap OPD.

“MPP seharusnya menjadi pusat pelayanan terpadu yang mudah, cepat, dan efisien. Tapi faktanya, masih banyak OPD yang tidak konsisten membuka gerainya setiap hari,” tegas Ridwan.

“Kami minta tahun depan tidak ada lagi alasan. MPP harus hidup dan benar-benar menjadi wajah pelayanan publik Kota Serang,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMPTSP Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengakui masih banyak kekurangan dalam pengelolaan MPP, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana (sarpras).

“Idealnya memang DPMPTSP yang menyediakan sarpras untuk setiap OPD di MPP. Tapi karena keterbatasan anggaran, saat ini kami baru bisa menyediakan mebel, air, dan jaringan internet. Peralatan kerja masih dibawa masing-masing OPD,” jelas Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti catatan DPRD dengan menyusun rencana anggaran khusus untuk pengadaan sarana penunjang MPP tahun depan.

Sebagai pejabat baru, Arif juga menilai MPP harus menjadi tempat yang ramai dan diminati masyarakat, layaknya pusat perbelanjaan.

“Konsep MPP itu seperti ‘mall’ pelayanan publik. Data kami mencatat hingga bulan ini sudah ada lebih dari 7.600 kunjungan. Tapi ke depan, kami ingin jumlahnya meningkat dan benar-benar dimanfaatkan warga,” ujarnya.

Saat ini MPP Kota Serang memiliki 16 gerai layanan, namun yang aktif hanya 12 gerai. DPMPTSP, kata Arif, tengah menjajaki kerja sama dengan PLN dan Kantor Imigrasi Labuan Banten untuk membuka gerai baru.

“Kami ingin menambah gerai yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah. Misalnya, kami juga berencana mengundang Disnaker dan Dinsos agar bisa membuka layanan di MPP,” ujarnya.

Dari sekitar 7.000 pengunjung per bulan, layanan yang paling banyak diurus adalah perizinan di Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.

Arif mengaku, salah satu penyebab MPP terkesan sepi adalah karena letak geografis Kota Serang yang tidak terlalu luas, sehingga sebagian warga memilih langsung ke dinas terkait.

“Berbeda dengan kota besar, di mana MPP ramai karena lokasinya strategis dan dekat pusat perbelanjaan. Tapi kami akan terus berupaya agar MPP Kota Serang bisa menjadi pusat layanan publik yang benar-benar hidup,” ujarnya.

Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd

The post Dinilai Belum Optimal, DPRD Soroti Pelayanan MPP Kota Serang appeared first on BantenNews.co.id -Berita Banten Hari Ini.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: