Kasus Rumini, JPPI Desak Airin Copot Kadisdikbud Tangsel
Desakan tersebut lantaran kasus pemecatan mantan guru honorer SDN Pondok Pucung 02, Pondok Aren, Kota Tangsel Rumini yang membongkar dugaan praktik pungli di sekolah tempatnya mengajar.
Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji saat dihubungi Kantor Berita RMOLBanten, Kamis, (4/7).
"Tindakan pemecatan itu sudah keterlaluan. Walikota harus sigap dan pecat Kadisdik Tangsel (Taryono-red). Memalukan sekali dan mencoreng institusi sekolah," katanya.
Menurutnya, Rumini yang mengungkap dugaan pungli di sekolah harusnya diberi penghargan. Bukan sebaliknya, dipecat. Hal itu merupakan kesalahan pimpinan di dinas terkait.
"Ya pasti lah. orang mengungkap kebenaran kok dipecat. Diberi penghargaan dong," ucapnya.
Melihat kasus Rumini, Ubaid menjelaskan soal pungli ini menunjukkan praktek korupsi juga subur di sekolah. Sementara kasus pemecatan Rumini menunjukkan sekolah masih seperti penjara yang mengekang ini dan itu.
"Kalau ada pendapat yang berbeda maka dengan mudah disingkirkan. Harusnya di sekolah kita belajar bagaimana menjadi manuaia yang merdeka terutama dalam bertindak, berfikir, dan berpendapat," tegasnya.
Kata Ubaid, soal sumbangan di sekolah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Di payung hukum itu mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah.
"Biasanya, diputuskan berdasarkan rapat yang tidak melibatkan semua pihak, lalu tarikan itu bersifat wajib dan memaksa. Ini biasa modus pungli. Kalau persetujuan satu pihak dan itu wajib, pungli namanya. Tapi kalau kesepakatan bersama tanpa intimidasi ya tidak jadi soal," tandasnya. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2YA7ehi
via gqrds
0 Response to "Kasus Rumini, JPPI Desak Airin Copot Kadisdikbud Tangsel"
Posting Komentar