KASN Minta WH Tidak Lantik Anak Mantan Bupati Pandeglang, Apa Sebab?
Padahal terpilihnya Riza ini hasil open bidding atau lelang jabatan. Belum diketahui alasan pasti KASN memerintahkan pembatalan ASN ini.
Sekda Banten, Al Muktabar ditemui usai acara pelantikan pejabat eselon II dan melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Raya Al Bantani (27/9) membenarkannya.
Menurut Al Muktabar, dari empat lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemprov, satu yang belum bisa dilakukan pelantikan, lantaran adanya rekomendasi dari KASN.
"Itu KASN, itu otoritas pejabat yang berwenang (PYB) dalam hal ini BPK(WH). Makanya itu,prinsipnya kita mengacu apa yang direkomendasikan," katanya.
Gubernur WH kat Al Muktabar telah menyampaikan usulan untuk tiga nama sebagai kandidat calon Kepala Biro Perekonomian Banten, selain Riza Ahmad Kurniawan.
"Itu kewenangan dari PYB, dan otoritas PYB yang nanti akan menentukan, apakah peringkat kedua atau ketiga yang akan dipilih. Kita ikuti mekanisme yang berjalan," ujarnya.
Al Muktabar sebagai ketua Pansel Lelang Jabatan ditanya kecolongan terjkait rekam jejak Riza Ahmad Kurniawan yang tersangkut hukum pada proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandelang, Al Muktabar membantahnya.
"Meskipun pejabat yang berwenang. Di pansel, itu ada ruang dan di luar kemampuan, bisa direview lagi oleh PYB, tapi kan kita tetap menganut asas praduga tak bersalah," ungkapnya.
Kepala BKD Banten, Komarudin kepada wartawan membenarkan, dari empat hasil lelang jabatan yang diselenggarakan oleh pemprov, hanya Kepala Biro Perekonomian yang belum bisa diisi. Sedangkan tiga lainnya, bisa dilaksanakan.
"Satu Bu Rina Dewiyanti sebagai Kepala BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan sset daerah), Bu Ati (Ati Pramudji Hastuti) Kepala Dinas Kesehatan, Pak Danang Direktur RSUD Banten, dan Pak Engkos sebagai Asda II, sedangkan Biro Perekonomian sedang didalami dulu," ujarnya.
Untuk Engkos Kosasi Samanhudi lanjut Komarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) adalah hasil mutasi atau roling yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada KASN.
"Untuk jabatan Kepala Dindikbud dibiarkan kosong dulu (setelah ditinggalkan Engkos) satu atau dua hari baru akan ada Plt (Pelaksana tugas) nya," imbuhnya.
Diketahui, pekan lalu WH melalui panitia seleksi (pansel) mengumumkan hasil pleno atas tahapan yang mereka lakukan kepada 22 peserta lelang.
Nilai tertinggi diraih oleh pegawai dari luar. Ada anak mantan penguasa, pejabat dari Lebak dan Kota Tangerang.
Hasil penilaian seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten dan Direktur UPTD RSUD Banten, nomor 041.1-PANSEL.JPTP/2019.
Ada empat penilaian yang dilakukan oleh Pansel yakni kompetensi manajerial, penulisan makalah, wawancara akhir, dan rekam jejak. Dari nilai tersebut kemudian dirata-ratakan.
Untuk jabatan Kepala Dinkes Banten, nilai tertinggi atau teratas adalah Ati Pramudji Hastuti 87,17. Peserta lainnya, Ahmad Darajat 75. 22, DidiMulyadi 74,99, Didin Aliyudin 77.70dan Raden Furqon HT 79,44.
Jabatan Kepala BPKAD, nilai tertinggi adalah Rina Dewiyanti 85.97, dan peserta lainnya Agus Supriyadi 76,04, Dwi Sahara 80,17, Massaputro Delly Tri Pamungkas 78,02, dan Toton Suriawinata 77,17.
Jabatan Kepala Biro Perekonomian, Riza Ahmad Kurniawan menempati nilai tertinggi 84.50, peserta lainya Aan Kusnandar 79,77, Agus Setiawan AW 75,20, Iswandi Saptaji 78, 13, Soerjo Soebiandono 77, 07 dan Ence Fahrurozi 81, 48.
Jabatan Direktur UPTD RSUD Banten, nilai tertinggi Danang Hamsah Nugroho 85,00, Firmansyah 78, 98, Sukarta 80, 07, Wahyutomo 79, 98 dan Jana Sunawati 73, 72. [ars]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2mcysg0
via gqrds
0 Response to "KASN Minta WH Tidak Lantik Anak Mantan Bupati Pandeglang, Apa Sebab?"
Posting Komentar