PBNU: Penolakan TKA China, Menteri Luhut Harus Dengar Penolakan Masyarakat Sultra
Ketua PBNU bidang Ekonomi, Umarsyah meminta Luhut mendengar aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara, yang menolak keras rencana kedatangan 500 TKA China saat pandemik virus corona baru atau Covid-19.
Kata Umar, selama ini Luhut kerap kali mengambil kebijakan kontroversial yang mengabaikan perasaan rakyat yang sedang susah mendapatkan kesempatkan kerja.
Khususnya terkait dengan TKA asal China, Luhut sangat getol melakukan pembelaan.
Ia akan bersuara paling lantang mengatakan bahwa kedatangan TKA China sudah sesuai prosedur.
"Kami mengimbau Luhut sekali waktu denger dong suara mereka (masyarakat Sultra), pikiran daerah itu harus jadi pertimbangan. Masyarakat sedang berasumsi virus itu berasal dari China, apalagi masih banyak anak bangsa yang belum mendapatkan kesempatan kerja," terang Umarsyah, Kamis malam (30/4).
Umar menyebutkan gejolak penolakan yang terjadi di Sultra tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus membatalkan kedatangan TKA China itu.
"Di dalam negeri masih sangat minimal lowongan kerja. ditambah efek Corona banyak muncul pengangguran baru. Jangan malah impor (TKA China)," pungkas Umar dilansir dari Kantor Berita Poltik RMOLID.
Pertengahan Maret lalu mencuat ke publik terkait kedatangan 49 TKA China di Bandara Haluoleo, Kendari, Sultra. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ke 49 TKA China yang datang itu ilegal dan akan segera dideportasi.
Meski demikian, Menko Marives, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa 49 TKA China yang datang legal dan sudah menjalani proses sesuai protokol kesehatan Covid-19. [dzk]
from RMOLBanten.com https://ift.tt/2yeYLIt
via gqrds
0 Response to "PBNU: Penolakan TKA China, Menteri Luhut Harus Dengar Penolakan Masyarakat Sultra"
Posting Komentar