Pemprov Banten Pinjam Dana Triliunan Rupiah Untuk Infrastruktur, Bukan Pemulihan Ekonomi

RMOLBANTEN. Pemprov Banten menjadi salah satu daerah yang mengajukan pinjaman untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke PT SMI total senilai Rp4,9 Triliun dengan komposisi Rp856 miliar di tahun 2020 dan Rp4,1 triliun di 2021.

Diketahui, pengajuan pertama pinjaman Rp856 Miliar telah dicairkan dari PT SMI sementara untuk pinjaman tahap dua Rp4,1 Triliun belum disetujui. Peruntukan dana tersebut justru bukan untuk penanganan pandemi covid-19 melainkan ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai, alokasi dana PEN harusnya dapat menopang penanganan pandemi corona apalagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat dampak pandemi tersebut.

"Tidak ada (bantuan UMKM), karena langsung ditetapkan pemerintah pusat, seperti pembangunan jalan, fisiknya dibiayai PT. SMI, pengadaan lahan oleh APBD," ujar Fahmi di gedung DPRD Banten, Jumat (5/3).

Alokasi dana itu, dikatakan Fahmi, lebih dominan paket pekerjaanya ditangani Dinas PUPR Banten mulai dari Sport Centre hingga pembangunan infrastruktur termasuk Jalan Cikesal-Boru senilai Rp300 Miliar.

"Kalau di PU banyaklah, mungkin sampai 20 paket pekerjaan. Teknisnya ke Kadislah. Karena yang saya tahu, yang gede saja yang diketok. Sport center sebagian masuk. Kayak model Cikesal-Boru yang Rp300 miliar sekian," katanya.

Politisi Golkar itu menerangkan jika kedepan pinjaman dana lamban dicairkan dipastikan akan menghambat pembangunan di daerah. Untuk itu, Fahmi menekan Gubernur Banten harus menempuh sesuai mekanisme yang ditetapkan termasuk melakukan legalitas dari APBD.

Hingga saat ini, Fahmi mengakui belum menerima revisi pinjaman dana PEN tahap dua dari Pemprov Banten senilai Rp4,1 Triliun.

"Karena belum ada surat resmi kepada kami, kalau sudah ada resmi baru nanti kita akan rapat rakor dengan OPD. Selagi surat itu belum ada bisa jadi ini sebuah wacana. Sampai hari ini belum ada informasi lebih," jelasnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten Muhamad Nizar menambahkan, pinjaman PT SMI itu tidak leluasa karena hanya fokus kepada Infrastruktur. Jadi pemulihan ekonomi daerah melalui penekanan infrastruktur.

Politisi Gerindra itu memandang jika PEN dikaitkan dengan penanganan covid-19 tidak rasional untuk memulihkan ekonomi dimasa pandemi.

"Kalau kita mau meningkatkan ekonomi kan kita harus punya blue print dulu bagaimana cara meningkatkan ekonomi. Jadi, begitu diambil uang ini ada tapi ketika ada nggak bisa dialokasilan kemana mana hanya untuk infrastruktur," tegasnya.

Misalnya, jelas Nizar jika dirinci slot infrastruktur PEN dialokasikan mulai dari Dinkes dibangunkan ke sarana prasarana rumah sakit, kemudian sektor pendidikan dibangunkan infrastruktur sekolah.

"Jadi, apa hubungannya dengan pemulihan ekonomi," tegasnya.

Disisi lain, sambung Zinar, alokasi pinjaman PEN untuk pembangunan Sport centre hampir Rp 1 Triliun. Idealnya kalau mau usaha dengan modal sekian lalu sasaran mau dapat keuntungan sekian.

"Dengan modal Rp 1 Triliun ini kalau kita mau membangun kira-kira apa yang dihasilkan sprot center. Jangan-jangan kalau kita hitung secara ekonomi sederhananya 20 tahun juga ngga bakal balik Rp 1 triliun," terang Nizar.

Untuk itu, Nizar mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan seperti keberpihakan pada UMKM.

Sejauh ini, Lanjut Nizar, Pemprov Banten tidak serius mensuport pemulihan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Faktanya, persoalan anggaran di Mitra komisi V sendiri yakni Dinas Sosial sangat komplek.

"Dinsos ini juga jauh panggang daripada Api, kenapa? Karena anggaranya nggak gede, jadi, kemarin kita paksakan kita perjuangkan di badan anggaran untuk menusport pemulihan ekonomi," tegas Nizar.

"Nah, akhirnya kita masukan program UMKM. Jadi, ada masyarakat miskin yang tidak mampu tapi dia ingin punya usaha warung. Kemudian dia sudah punya usaha terus modalnya tidak mencukupi, jadi dua kategori itu yang kita masukan," tuturnya.

Dengan keterbatasan anggaran, masih Nizar, yang berhasil diperjuangkan hanya berkisar di 2.500 penerima bantuan UMKM se Banten, dengan rincian persetiap penerima Rp 2,5 Juta.

Ditambah lagi, tutur Nizar, setelah diperjuangkan di badan anggaran ternyata secara aturan tidak memungkinkan disalurkan dalam bentuk uang sehingga harus digantikan dengan barang.

"Rp2,5 juta penerima dikali aja 2.500 orang. Cuma segitu yang bisa kita perjuangkan, artinya ada sektor lain kan tidak bisa Dinsos sendiri," tandasnya. [ars]


from RMOLBanten.com https://ift.tt/3uW4Q57
via gqrds

Tweet

Subscribe to receive free email updates: